Disdik Nabire, Papua sebut hanya 133 dari 340 peserta Afirmasi Pendidikan yang Masih aktif kuliah
JUBI.CO.ID | 10/07/2021 18:07
Disdik Nabire, Papua sebut hanya 133 dari 340 peserta Afirmasi Pendidikan yang Masih aktif kuliah
Ilustrasi pendidikan anak (pixabay.com)

Nabire, Jubi – Persoalan biaya pemondokan peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) dari Nabire, Papua yang tersendat menemukan masalah baru.

Setelah melakukan verifikasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua menyebutkan, hanya 133 dari 340 peserta program yang ditemukan masih aktif kuliah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar biaya pemondokan mereka.

Seperti diberitakan Jubi sebelumnya, pada Maret 2021 sejumlah orang tua mahasiswa penerima program ADiK mengadu kepada DPRD Nabire, Papua karena anak mereka belum menerima biaya pemondokan.

DPRD Nabire kemudian memfasilitasi pertemuan dengan pejabat bupati, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Nabire. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas tersendatnya biaya pemondokan 340 mahasiswa program ADiK dari Nabire yang sedang kuliah sejumlah Perguruan Tinggi di luar Provinsi Papua.

Biaya pemondokan mereka bersumber dari dana Otsus Papua. Hingga memasuki Juli 2021 mereka mengeluh belum menerima kiriman dana ke rekening masing-masing. Kondisi tersebut membuat orang tua khawatir dengan nasib putra mereka dan menanyakan kepada Pemkab Nabire.

Saat pertemuan Pemkab Nabire berjanji akan segera mentransfer dana pemondokan ke masing-masing mahasiswa. Namun hingga akhir Juni transferan belum juga mereka terima.

Komisi B Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Nabire menyatakan beberapa perwakilan orang tua akhir Juni lalu kembali mendatangi DPRD. Mereka menanyakan tindak lanjut pertemuan Maret 2021.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Nabire Musa Melisa pada Senin, 25 Juni 2021 menyebutkan telah mengecek informasi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Namun, ia mengatakan jawaban yang diperoleh dari Disdik adalah dinas tersebut hanya bertugas memverifikasi data mahasiswa.

“Sedangkan pembayarannya merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkab Nabire,” ujarnya.

Daud Ayomi, orang tua salah satu mahasiswa mengatakan, sejak pertemuan pada Maret 2021 belum ada transferan dari Pemkab kepada para mahasiswa di kota studi masing-masing.

“Saya sudah cek dan kebanyakan anak belum terima,” kata Ayomi yang anaknya kuliah di Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan Nabire Yulianus Pasang yang dikonfirmasi Jubi menjelaskan sesuai kesepakatan pada Maret 2021 tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipatuhi para peserta ADiK.

Di antaranya setiap mahasiswa yang mengikuti program ADiK harus memiliki beberapa persyaratan seperti, memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru, Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru, serta nomor rekening atas nama mahasiswa bersangkutan.

“Hal itu dilakukan agar tidak ada manipulasi dan mengklaim sebagai mahasiswa tanpa memiliki bukti,” ujarnya.

Berdasarkan persyaratan itu, Disdik mengecek ke universitas di mana mahasiswa sedang belajar. Ternyata, katanya, dari 340 mahasiswa sebagian besar telah mengundurkan diri atau tidak melanjutkan kuliah tanpa alasan dan alasan lainnya.

“Setelah kami kumpulkan data dan ‘cross check’ ke universitas maka dari jumlah itu hanya 133 orang yang masih aktif, sisanya kurang jelas,” kata Pasang.

Disdik, lanjut Pasang, sifatnya hanya membantu dalam pengumpulan berkas. Selebihnya untuk pencairan adalah tanggung jawab BPKAD sebagai pengguna anggaran.

“Sehingga jika terdapat mahasiswa yang sudah tidak lagi menerima biaya pemondokan, kemungkinan sudah tidak aktif,” ujarnya.

Dinas Pendidikan, tambahnya, melakukan pengecekan melalui online dan keterangannya ada pada data universitas.

Sebab, lanjut Pasang, dalam kesepakatan awal dijelaskan bahwa bagi mahasiswa yang telah mengundurkan diri, sudah tidak akan dibiayai lagi melalui dana Otsus.

“Jadi kalau ada yang mau datang tanya silahkan, nanti kami berikan datanya, tapi sekali lagi bahwa bukan kami yang bayar, semua di BPKAD atau Keuangan,” ujarnya.

Untuk itu, tambahnya, terkait mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan bantuan atau sudah jelas dalam kesepekatan. Selain itu, anggarannya tidak lagi masuk melalui Dinas Pendidikan, tapi kebijakan ada di BPKAD.

“Sekali lagi kami hanya memverifikasi data mahasiswa, selanjutnya anggaran akan dikelola oleh Keuangan dengan mentransfer ke rekening mahasiswa, kami mohon maaf, prosedurnya seperti itu, kalau ada masyarakat, mahasiswa, orang tua yang ingin mengecek silakan ke Keuangan,” katanya.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT