Candi Jadi Tempat Ibadah, IAAI Desak Ada Juknis dan Juklak
KRJOGJA.COM | 01/03/2022 08:29
Candi Jadi Tempat Ibadah, IAAI Desak Ada Juknis dan Juklak
awur Agung Kesanga di Candi Prambanan Rabu, 6 Maret 2019 11:10 WIB Sejumlah umat Hindu melakukan pradaksina saat prosesi upacara Tawur Agung Kesanga 2019 di Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (6/3/2019). Prosesi Tawur Agung yag dihadiri oleh ribuan umat Hindu itu merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. ANTARA FOTO

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat dengan Pemda DIY dan Pemprov Jateng melakukan penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) tentang pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon untuk kepentingan agama umat Hindu dan Budha Indonesia dan dunia. Hal ini menarik perhatian Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda DIY-Jateng. Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) tentang hal tersebut. 

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan, pemerintah, pemda dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Namun, pemanfaatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian.

Dalam UU tersebut juga disebutkan, Candi Prambanan, Borobudur, Mendut dan Pawon sebagai Kawasan Cagar Budaya berstatus dimiliki dan dikuasai negara. Selain itu, Candi Prambanan dan Borobudur juga telah berstatus sebagai warisan budaya dunia atau ‘world heritage’ serta Candi Mendut dan pawon merupakan cagar budaya peringkat nasional dikuasai dan dikelola negara untuk dilestarikan melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan untuk tujuan memajukan kebudayaan nasional serta sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pemanfaatan untuk kepentingan agama seharusnya dilakukan secara selaras dan seimbang dengan berbagai kepentingan lainnya, seperti pelestarian sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

“Untuk itu kami mendorong pihak terkait dalam MoU tersebut untuk segera menerbitkan jukni dan petunjuk pelaksanaan (juklak), tujuannya agar dalam pelaksanaan pemanfaatan dapat sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Ketua IAAI Komda DIY-Jateng Sri Ediningsih ketika beraudiensi di KR, Jumat (25/2/2022). Mereka diterima Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Prof Inajati Adrisijanti.

Sejauh ini menurut pengamatan mereka, sejumlah umat kurang ‘aware’ dengan keberadaan bangunan candi. Dimana ada perlakuan khusus yang harus diperhatikan. Mengingat bangunan candi sudah menjadi cagar budaya dan harus tetap dilestarikan.

 

Mereka mencontohkan, pascaperayaan hari besar agama banyak umat yang membakar dupa atau lilin dan diletakkan di atas batuan candi. Sisa pembakarannya itu mengenai batuan candi. “Kadang mereka memakai minyak-minyak yang kita tidak tahu dan untuk membersihkannya harus ada perlakuan khusus agar sisi pelestarian tetap ada,” ujar pengurus IAAI Wahyu Astuti.

Mereka bukannya melarang umat untuk beribadah, melainkan harus dipahami, bahwa bangunan candi itu merupakan tinggalan nenek moyang milik semua umat di dunia.

Pengurus lain Wahyu Indrasana menyebutkan, adanya ribuan lampion di Candi Borobudur atau ketika berkeliling candi sambil membawa obor. Sumber obor dari gas tabung, sedangkan, jarak dengan candi itu hanya tiga meter. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Karena, dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada batuan candi.

“Saya yakin, sepanjang SOPnya tegas umat akan sangat memahami hal itu. Apalagi saat ini ritual-ritual keagamaan yang sudah dilangsungkan di beberapa candi-candi kecil,” jelasnya.

IAAI menegaskan, mereka bukan menolak candi sebagai tempat ibadah. Namun, lebih mengingatkan, bangunan tersebut harus tetap dirawat dan dilestarikan.

krjogja.com

 


BERITA TERKAIT