BMKG: Krisis Iklim Global Relevan dengan Kondisi Indonesia
BETAHITA.ID | 05/03/2022 10:51
BMKG: Krisis Iklim Global Relevan dengan Kondisi Indonesia
Foto udara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis, 29 Agustus 2019. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel hutan dan lahan yang terbakar dari bulan Januari hingga Agustus 2019 mencapai lebih dari 1.832 hektare dan masih terus meluas. ANTARA

BETAHITA.ID -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan tren perubahan iklim global konsisten dengan kondisi Indonesia. Hal itu termasuk kenaikan emisi gas rumah kaca dan curah hujan.

Menurut Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, jumlah emisi gas rumah kaca di Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Dalam periode 2004-2020, konsentrasi karbon dioksida (CO2) naik dari 375 ppm ke di atas 410 ppm. 

“Dari tahun ke tahun iklim dunia kurang baik. Kenaikan (emisi rumah kaca) yang sama terjadi di Indonesia,” kata Ardhasena dalam diskusi publik daring, Rabu, 2 Maret 2022.

Hasil pengukuran terbaru di Stasiun GAW Bukit Kototabang milik BMKG di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mengungkap bahwa konsentrasi CO2 berada di level 411.1 ppm, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata global sebanyak 415.02 ppm.

Namun, laju rata-rata kenaikan sama dengan laju global di tingkat 2 ppm per tahun. Hal ini berlaku sama dengan gas lain seperti metana dan sulfur heksafluorida (SF6). Gas yang terakhir merupakan hasil dari aktivitas manusia dan tidak beracun. 

Ardhasena mengatakan, dampak perubahan iklim telah dan akan terlihat di Indonesia beberapa tahun ke depan. Salju di puncak Pegunungan Jayawijaya, Papua, misalnya, akan mencair dan hilang. BMKG mencatat suhu di permukaan puncak pegunungan tersebut di atas titik beku atau lebih dari 5 derajat celcius.

Selain itu terdapat kenaikan curah hujan ekstrem, dengan jumlah di atas 150 mm per hari. Hal ini yang menyebabkan banjir.

“Pada satu titik kita juga bisa mengalami kekeringan ekstrem, yang menyebabkan kebakaran hutan dan berujung pada asap lintas batas. Kerugian lainnya termasuk ekonomi, transportasi, dan kesehatan masyarakat,” tutur Ardhasena.   

“Yang jadi urgen adalah aksi mitigasi dan adaptasi,” tambahnya. 

Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Musatafa mengatakan, akar masalah krisis terletak pada pola ekonomi dan pembangunan yang bergantung pada energi fosil sejak awal Revolusi Industri. 

Perubahan iklim yang terjadi saat ini tidak hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga dapat menyebabkan krisis kemanusiaan dan krisis ekonomi. Bencana dan fenomena alam akan semakin sering dan semakin intens, termasuk banjir, curah hujan ekstrem, hingga kekeringan panjang.

Meski situasinya tampak suram, Tata mengatakan masih ada kesempatan untuk mengubah keadaan. Salah satunya adalah beralih ke alternatif baru, dengan melakukan transisi hijau. 

“Memang saat ini sudah ada energi terbarukan, tapi implementasi masih jauh dari harapan,” kata Tata. 

Tata menyorot kebijakan energi pemerintah yang ingin melakukan pensiun dini pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) batu bara. Namun di sisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara masih berencana membangun PLTU baru dengan kapasitas 13.8 GW.

Selain itu, Tata mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai solusi “palsu” seperti energi gas, carbon capture storage (CCS), dan pembangkit co-firing.

“Kita bicara akselerasi energi bersih yang terbarukan, seperti tenaga surya. Namun belum dimanfaatkan dan masih tertinggal dengan negara lain,” tandasnya.

Saat ini, kenaikan suhu bumi berada di level 1.2C. Sementara itu para ilmuwan menyatakan ambang batas kenaikan rata-rata pada 1.5C. Jika melewati angka tersebut, beberapa kerusakan lingkungan tidak bisa diperbaiki lagi dan prediksi bencana iklim bisa jadi tidak terhindarkan. 


BERITA TERKAIT