Sumatera Barat Alokasikan Tiga Wilayah untuk Hutan Adat
TEMPO.CO | 29/01/2018 06:39
Sumatera Barat Alokasikan Tiga Wilayah untuk Hutan Adat
Sejumlah Sikerei (dukun asli tradisional Mentawai) berpose sebelum berburu menggunakan panah di hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 2 Oktober 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan hutan seluas 12.100 hektare untuk ditetapkan menjadi hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan itu terbagi pada tiga lokasi, yakni satu di wilayah di Kabupaten Tanah Datar dan dua wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Di Tanah Datar tepatnya Malalo Tigo Jurai dialokasikan 5.100 hektare dan di Mentawai total 7000 hektare," kata kata Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumbar, Yonefis di Padang, Minggu, 28/1.

Status Hutan Adat itu hingga saat ini masih dalam proses untuk dikeluarkan izinnya oleh kementerian. Sejumlah syarat harus dipenuhi  salah satunya adalah peraturan daerah di tingkat kabupaten terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki hutan adat.

Menurutnya proses mewujudkan hutan adat di Sumbar itu sudah dimulai pada 2016. Dinas Kehutanan Sumbar bersama pihak terkait telah melaksanakan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat di Tanah Datar dan Mentawai.

Pada 11 November 2017, DPRD Mentawai akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) Mentawai. Perda itu menjadi dasar untuk mengusulkan hutan adat di daerah itu.

Sementara Kabupaten Tanah Datar masih menggunakan Perda Nagari Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 yang bersifat umum untuk pengusulan tersebut.

Sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan judicial review terhadap Undang-undang itu yang termaktub dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Salah satu putusannya mengubah bunyi pasal 1 ayat 6 UU Nomor 41 tahun 1999. Awalnya pasal itu berbunyi hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kata negara dalam pasal itu dihapus hingga menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan adat saat ini merupakan bagian program Perhutanan Sosial sebagai bentuk reforma agraria bidang kehutanan. Berdasarkan hal itu masyarakat adat tidak hanya mendapat akses pengelolaan namun juga hak milik terhadap lahan dalam bentuk sertifikat.

ANTARA

Berita lain: Sebagian Lereng Gunung Lawu akan Menjadi Taman Sakura


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT