Wisatawan ke Bali Wajib Negatif Tes Usap, Gubernur Koster: Tak Bisa Ditawar
TEMPO.CO | 17/12/2020 07:38
Suasana terminal internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali yang sepi pada 30 November 2020. Hingga kini Bali masih menunggu wisatawan mancanegara untuk menghidupkan pariwisata.TEMPO | Made Argawa
Suasana terminal internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali yang sepi pada 30 November 2020. Hingga kini Bali masih menunggu wisatawan mancanegara untuk menghidupkan pariwisata.TEMPO | Made Argawa

TEMPO.CO, JakartaGubernur Bali Wayan Koster menyatakan keputusan mewajibkan wisatawan atau pelaku perjalanan yang masuk Pulau Dewata dengan transportasi udara harus menunjukkan hasil negatif uji usap (swab) diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat sebagai prioritas utama.

"Karena itu prinsipnya jika ingin berwisata harus mengedepankan kesehatan. Bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga orang di sekelilingnya," kata Koster, Rabu, 16 Desember 2020.

Keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 itu diakui Koster cukup mengagetkan bagi berbagai pihak karena diumumkan cukup mendadak dan akan mulai berlaku dari 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.

"Arahan pemerintah pusat, tes swab (untuk masuk Bali) dan tidak bisa ditawar. Tidak ada argumentasi, tentu kita harus ikut," kata Koster.

Ia pun menyebut bahwa keputusan itu ingin berpesan bahwa Bali harus dijaga, jangan sampai ada kenaikan infeksi akibat lonjakan orang yang datang ke Bali. "Jangan sampai penanganan kita yang sudah bagus sejauh ini akan 'rusak' lagi," kata Koster.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa berbagai pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk menyikapi masa-masa krusial pada liburan menjelang libur akhir tahun. Sebab, diperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke Bali.

"Semula saya akan menggunakan aturan yang lama untuk persyaratan orang yang masuk ke Bali. Tetapi dalam arahan Bapak Menteri (Menko Maritim dan Investasi) tanggal 14 Desember diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020," kata Koster.

Provinsi Bali sebenarnya secara angka dan statistik sudah jauh keluar dari provinsi lain yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Namun dalam perjalanannya, Bali tetap dapat prioritas khusus mengingat image-nya sebagai kawasan destinasi wisata dunia.

"Kita mendapat kontrol khusus dari pemerintah pusat dan keputusan ini adalah keputusan bersama rapat tingkat nasional bersama pemerintah pusat dan daerah, menteri dan gubernur se-Indonesia bukan kemauan Gubernur Bali saja," kata Koster.

Ketegasan dalam aturan ini menjadi bagian dari persiapan untuk dibukanya pintu kedatangan wisatawan internasional pada nantinya. Meskipun hingga saat ini belum ada satu negara pun yang membuka pintu penerbangannya.

"Tapi kita ada proses untuk persiapan. Berwisata dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dibandingkan apple to apple. Namun ada jalan tengah yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Koster.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra menegaskan pihak kepolisian sangat mendukung kebijakan Gubernur Bali. "Kita berkomitmen menjaga Bali dari lonjakan kasus Covid-19," ujarnya.

Putu menyebut Polda Bali telah menyiapkan operasi kemanusiaan bertajuk Operasi Lilin Agung 2020 yang mengedepankan pencegahan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyebaran virus Covid-19. "Deteksi dini dan penegakan hukum juga merupakan bagian dari operasi kita hingga membuat Bali ini aman dan nyaman bagi wisatawan dan masyarakat," kata dia.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT