Tunggakan Insentif Nakes di Papua Capai Rp 50 Miliar
JUBI.CO.ID | 27/07/2021 18:22
Tunggakan Insentif Nakes di Papua Capai Rp 50 Miliar
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021. ANTARA/M Risyal Hidayat

Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19 di Papua mencapai Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame, merincikan tunggakan itu terdiri dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp 20 miliar dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 30 miliar.

“Ini untuk nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, RSUD Jayapura, dan RSUD Yowari. Nanti [pembayarannya] akan kita masukkan dalam APBD perubahan [tahun anggaran 2021] dan dana transferan dari APBD,” kata Robby Kayame, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, sebagian insentif nakes pada tahun anggaran 2020 telah dibayarkan. Akan tetapi untuk tahun anggaran 2021, sejak Januari hingga kini belum dibayarkan.

Ia menjelaskan pada tahun anggaran 2020 lalu, anggaran pembayaran insetif nakes dari dana APBN melalui Kementerian Kesehatan masuk dalam DPA Dinkes Papua senilai Rp 8,5 miliar. Dana inilah yang digunakan membayar sekitar 60 persen insentif nakes pada tahun itu. Dinkes Papua mentransfer langsung ke setiap rumah sakit yang berhak.

Akan tetapi, pembayaran 40 persen insentif sisa pada 2020, transferan dananya tidak lagi masuk ke Dinkes Papua. Melainkan ke Kas Daerah. “Dalam APBD [2021], insentif nakes masuk dalam BBT (Belanja Tidak Terduga). Bukan insentif, tetapi upah lelah,” ujarnya.

Katanya, hingga kini Kementerian Kesehatan masih menerima klaim pembayaran insentif nakes dari setiap rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, selama persyaratannya lengkap.

Menurutnya ada berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi tepat waktu. Namun selama ini ada rumah sakit di Papua yang kesulitan memenuhi sejumlah persyaratan dan Kementerian Kesehatan. Apalagi ketika terjadi gangguan jaringan beberapa waktu lalu.

“Ini yang menyebabkan masih ada insentif nakes [tahun anggaran 2020] yang belum dibayarkan,” ucapnya.

Sebelumnya, saat rapat bersama Komisi V DPR Papua pada pekan lalu, Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan kini masih ada sisa anggaran Belanja Tak Terduga atau BTT senilai Rp 150 juta dari APBD Papua tahun anggaran 2020.

Dana itu bisa digunakan untuk keperluan mendesak. Misalnya untuk membayar insentif nakes. Akan tetapi mekanisme pergeseran anggaran ini mesti dibicarakan dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR Papua.

“Insentif tenaga kesehatan tahun 2020, itu tanggung jawab pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan. Untuk insentif tenaga kesehatan tahun ini, sesuai instruksi Mendagri itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah atau dari APBD,” kata Musa’ad.

Ia mengakui, banyak tenaga kesehatan mengeluh karena tidak mendapat insentif. Sebab, proses pencairan insentif itu cukup panjang dan berbelit-belit. Selain itu, ada yang mengeluh insentif ini hanya untuk mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19.

“Ini juga yang dipersoalkan tenaga media yang tidak terlibat secara langsung, meski mereka berperan dalam penanganan pasien,” ucapnya.

Menurutnya, Pemprov Papua dan DPR Papua dapat membicarakan bagaimana agar dana BBT yang sisa digunakan membayar insentif nakes.

“Yang 2020, juga harus kita bicarakan bagaimana diselesaikan karena ini hak-hak mereka. Mereka sudah kerja. Pemerintah pusat sudah tutup brankasnya tidak siapkan dana lagi. Bagaimana supaya ini diselesaikan [pemerintah daerah],” ujarnya.

Musa’ad mengatakan, ia telah bertemu beberapa dokter dan perawat. Mereka tidak menuntut insentif 2020, mesti dibayarkan seluruhnya. Namun, setidaknya pemerintah daerah bisa membantu sedikit.

“Kalau tidak bisa delapan bulan, mungkin enam bulan saja. Ini mungkin nanti kita bahas, dan kita putuskan dengan memanfaatkan dana yang ada,” katanya.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT