Mantan Ketua DPRD Minta Bupati Lampung Utara Setop ‘Impor’ Pejabat
TERASLAMPUNG.COM | 22/04/2021 11:08
Mantan Ketua DPRD Minta Bupati Lampung Utara Setop ‘Impor’ Pejabat
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

Kotabumi, Teras Lampung – Mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono mengkritik habis – habisan kebijakan Bupati Lampung Utara Budi Utomo yang ‘mengimpor’ atau menarik pejabat dari daerah lain untuk menduduki jabatan penting dalam di Lampung Utara. Menurutnya, kebijakan ‘mengimpor’ pejabat itu harus dihentikan.

“Saya mohon pertimbangkan agar impor pejabat itu itu dihentikan. Kalau ganti sekda, maka akan impor (pejabat) lagi, impor (pejabat) lagi. Kapan kita mau majunya?” kata Rahmat Hartono dalam sidang paripurna DPRD yang dihadiri Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Rabu (20/4/2021), .

Rahmat Hartono mengatakan, kebijakan ‘impor pejabat’ dapat menghambat kemajuan Lampung Utara. Di samping itu, kata dia,kebijakan ini juga akan semakin membuat bengkak belanja pegawai Lampung Utara.

“Belanja pegawai kita saja sekarang sudah Rp700-an miliar lebih. Jadi, pertimbangkan itu,” kata dia.

Menurut Rahmat Hartono kebijakan impor itu ternyata tidak membuat kinerja pegawai Lampung Utara semakin baik, tapi malah sebaliknya. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Di dua dinas itu masih ada hal – hal yang kurang baik, pak bupati,” paparnya.

‎Sebelumnya, pada Senin (11/1/2021), ‎anggota DPRD Lampung Utara, Emil Kartika Chandra telah terlebih dulu mengkritik kebijakan itu. Hal itu dianggapnya berpotensi ‘membunuh’ secara perlahan peluang karier para pegawai yang telah lama mengabdi di Lampung Utara. Selain itu, kebijakan itu juga berpotensi merusak harmonisasi antar pegawai yang selama ini terjalin.

“Mereka yang sudah lama mengabdi malah enggak dapat jabatan. Sementara, orang yang dari mana asalnya yang baru pindah langsung‎ dapat jabatan,” tuturnya.

Mengingat besarnya dampak dari kebijakan itu, Emil menyarankan kepada pihak eksekutif untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Meskipun para pejabat yang baru itu dikatakan asli Lampung Utara, namun di mata Emil, mereka bukanlah sosok yang tepat. Alasannya, mereka tak lebih dari para ‘petualang’ karier saja. Mereka datang saat ganti pimpinan, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali pergi saat adanya pergantian pimpinan.

“Nanti, giliran ganti pemimpin, mereka pergi lagi. Gimana mau maju Lampung Utara kalau seperti ini terus!!” tegas politisi asal Fraksi PKB itu.

Berdasarkan informasi yang didapat, sejumlah jabatan yang ditempatI oleh ASN yang bekerja dari luar Lampung Utara di antaranya adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA, Kepala Bidang Investasi Aset BPKA, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris BKPSDM, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR. Para pejabat untuk posisi – posisi tersebut itu diketahui berasal dari Tulangbawang Barat, Pemprov Lampung.

teraslampung.com


BERITA TERKAIT