Lahan 65 KK di Kelurahan Labuhandalam Diklaim Pemkot Bandarlampung, Ini Kata LBH
TERASLAMPUNG.COM | 24/11/2021 11:00
Lahan 65 KK di Kelurahan Labuhandalam Diklaim Pemkot Bandarlampung, Ini Kata LBH

TERASLAMPUNG.COM — LBH Bandar Lampung mengecam keras pemasangan klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung atas tanah di wilayah RT 009/LK 001 Kelurahan Labuhandalam, Kecamatan Tanjungsenang.

Menurut Direktur LBH Bandarlampung, Sumaindra Jarwadi, pemasangan plang tanpa nomor register serta dasar  hak atas tanah yang jelas oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung itu tidak bisa dibenarkan. Apa lagi, warga sudah menempati tanah itu sejak 1995 lalu.

“Sejak 1995 tanah yang mengklaim milik Pemkot Bandarlampung itu sudah  dikuasai oleh masyarakat. LBH Bandarlampung akan melakukan advokasi dan siap mendampingi masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberantas mafia tanah yang juga marak di Lampung,” kata Sumaindra Jarwadi, usai menerima pengaduan warga, Selasa (23/11/2021).

Sejumlah  RT 009 LK 001 Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung mengadukan permasalahan lahan yang diduga diklaim oleh pihak Pemerintah Kota Bandarlampung ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung,  Selasa (23/11/2021).

Menurut warga RT 009 LK 001 Kelurahan Labuhan Dalam, sejak 22 November 2021 lalu Pemkot Bandarlampung memasang plang di dekat rumah warga, Warga mengaku, pemasangan plang terkait hak dan kepemilikan tanah itu dilakukan tiba-tiba, tidak ada sosialisasi atau penjelasan kepada warga terlebih dulu.

Sumaindra mengatakan, masyarakat yang menduduki lahan tersebut sudah sejak tahun 1995 telah mendirikan rumah dan bangunnan lain. Total ada  65 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami lahan yang diklaim sebagai milik Pemkot Bandarlapung.

” Sejak tahun 1995 hingga saat ini tidak ada dari pihak manapun yang keberatan atau mengklaim lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat menguasai suatu tanah secara sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain,” katanya.

Sumaindra menjelaskan, Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ,”Bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya.

Syaratnya: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

Dengan begitu,kata Sumaindra, klaim Pemkot Bandarlampung atas tanah yang sejak 1995 dikuasi puluhan kepala keluarga itu gugur atau tidak bisa berlaku.

teraslampung.com


BERITA TERKAIT