Lima Kadis Pemkab Lampung Utara Diduga Lewati Batas Masa Jabatan
TERASLAMPUNG.COM | 26/01/2022 15:00
Lima Kadis Pemkab Lampung Utara Diduga Lewati Batas Masa Jabatan
Kantor Pemkab Lampung Utara

Teraslampung.com, Kotabumi–Meskipun aturan mewajibkan suatu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) hanya dapat diduduki paling lama lima tahun, namun ternyata hal itu diduga tidak berlaku di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Buktinya, terdapat lima JPT yang ditempati oleh pejabat sama yang masa jabatannya telah melebih ketentuan.

‎”Ketentuan tentang masa JPT memang diatur dalam Pasal 117 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” akui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant mewakil Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hairul Fadila, Selasa (25/1/2022).

Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat lima pejabat yang menempati JPT yang dianggap telah melebih batas ketentuan. Kelima jabatan yang dimaksud ialah ‎Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, dan Kepala Dinas Perhubungan.

“Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai kepala dinas atau setara dengannya dibuat pada tanggal 30 Desember 2016. Artinya, sudah lebih dari lima tahun alias lima tahun lewat 26 hari,” paparnya.

Kendati demikian, posisi kelima pejabat tersebut tidak dapat dikatakan tidak sah. Sebab, kelimanya telah melewati uji kompetensi pada bulan Oktober 2020 silam. Uji kompetensi inilah yang menjadi dasar perpanjangan masa jabatan dari kelima pejabat tersebut sehingga masih menempati posisinya meski telah lewat ketentuan.

“Rekomendasi‎ hasil uji kompetensi JPT Pratama tahun 2020 dari Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan kelimanya masih layak di posisinya masing – masing. Perpanjangan ini diatur dalam pasal 133 (2) dalam UU ASN,” kata dia.

Perpanjangan masa jabatan untuk kelimanya memang tidak dituangkan dalam surat keputusan khusus, melainkan masih tetap berpegangan pada SK pengangkatan mereka sebelumnya. Sebab, tak ada ketentuan yang mewajibkan adanya surat keputusan yang baru terkait perpanjangan tersebut termasuk pelantikan ulang bagi kelimanya.

“Karena di dalam SK pengangkatan itu tidak ada masa berlakunya, dan ditambah lagi tak ada aturan yang mengatur perubahan SK tersebut maka secara otomatis SK sebelumnya tetap berlaku,” urainya.

Hendri Dunant kembali mengatakan, dalam waktu dekat, mereka akan kembali melakukan uji kompetensi bagi seluruh kepala dinas atau badan yang telah menempati posisinya di atas satu tahun. Dengan demikian, kelima pejabat dimaksud akan kembali diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi tersebut.

“Nanti kita lihat hasil uji kompetensinya seperti apa. Kalau memang hasilnya tidak lagi memenuhi ketentuan, mungkin akan dilakukan rotasi ke posisi yang lain,” jelas dia.

teraslampung.com


BERITA TERKAIT