Sekretaris DPRD Lampura Bantah Pengembalian Temuan BPK baru 15 Persen
TERASLAMPUNG.COM | 27/07/2022 09:53
Sekretaris DPRD Lampura Bantah Pengembalian Temuan BPK baru 15 Persen

Teraslampung.com, Kotabumi–Sekretariat DPRD Lampung Utara membantah total ‎pengembalian temuan BPK di DPRD Lampung Utara baru 15,57 persen. Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah,  mengklaim pengembalian temuan BPK sudah mencapai 60-an persen.

Sebelumnya, Inspektorat Lampung Utara menyatakan, Sekretariat DPRD baru mengembalikan temuan BPK baru sekitar 15,57 persen. Data yang mereka sampaikan itu merupakan data yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli lalu.

“(Pengembalian temuan) yang sudah masuk itu hampir 60-an persen kalau ditotal secara keseluruhan‎,” kelit Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, Selasa (26/7/2022).

Terkait perbedaan persentase yang begitu jomplang tersebut, Ahmad Alamsyah justru mempertanyakan sumber data yang digunakan oleh pihak inspektorat. Selain itu, ia juga menduga bahwa pihak inspektorat tidak memperbarui informasi mengenai pengembalian tersebut.

“Data inspektorat itu data kapan itu. Mungkin mereka belum update (datanya)” kata dia.

Menariknya, saat ditanya berapa jumlah pastinya uang yang telah dikem‎balikan ke kas daerah, yang bersangkutan malah tidak begitu mengetahuinya. Ia menyarankan untuk menghubungi salah satu bawahannya yang ada di Bagian Keuangan.

“Tapi, yang jelas, saya akan tetap berupaya sekuat tenaga agar seluruh pengembalian temuan itu ‎dapat segera tuntas,” jelasnya.

Sebelumnya, ‎sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang memiliki temuan BPK sepertinya tidak mau terlalu ambil pusing dengan batas waktu pengembalian temuan tersebut. Buktinya, capaian pengembalian temuan BPK di sana masih sekitar 23 persen saja meski batas waktu telah habis.

“Sampai dengan tanggal 21 Juli yang menjadi batas waktu pengembalian temuan BPK, persentase pengembalian temuannya baru 23,32 persen,” kata Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Lampung Utara, Yuni Santoso mewakili Inspektur Kabupaten, M‎. Erwinsyah.

‎Berdasarkan data yang ada, perangkat daerha yang belum merampungkan pengembalian temuan BPK itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat DPRD, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Dinas PUPR menempati peringkat satu disusul dengan Sekretariat DPRD dalam urusan rendahnya capaian pengembalian tersebut.

“Dinas PUPR itu baru 12,18 persen, Sekretariat DPRD baru 15,57 persen. Yang ketiga Dinas Perdagangan dengan 47,92 persen,” urainya.

 

teraslampung.com


BERITA TERKAIT