Mantan Ketua DPRD Lampung Utara periode 2014 – 2019, Rahmat Hartono meyakini budaya pungutan liar atau fee masih saja terjadi di Lampung Utara. Pungutan liar atau fee itu disebut – sebutnya terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lampung Utara.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lampung Utara menyatakan besaran anggaran pemilihan kepala desa serentak pada tahun ini mencapai Rp1,2 Miliar. Pilkades serentak sendiri akan dilaksanakan pada 9 November 2021 mendatang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap mengimplementasikan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dalam upaya mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Go Digital dan mendukung pencegahan korupsi pengadaan.
Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Direktur PT Lampung Jasa Utama (LJU) inisial AJU sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan batu-pasir untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2016-2018. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp3 miliar.
Mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono mengkritik habis – habisan kebijakan Bupati Lampung Utara Budi Utomo yang ‘mengimpor’ atau menarik pejabat dari daerah lain untuk menduduki jabatan penting dalam di Lampung Utara. Menurutnya, kebijakan impor pejabat itu harus dihentikan.
Penyegelan yang dilakukan Polda Lampung terhadap areal penambangan di Bukit Campang, Bandarlampung, ternyata tidak berarti apa pun. Buktinya, meskipun sudah disegel, aktivitas penambangan maih terus berlangsung sampai hari ini
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap dugaan korupsi proyek jalan Ir Sutami Sribawono di Lampung Timur tahun anggaran 2018-2019 senilai Rp147 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Usaha Remaja Mandiri (URM) itu dananya bersumber dari APBN. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp60 miliar hingga Rp 65 miliar.
Wamendes PDTT berharap, desa-desa di Bali yang memiliki ratusan BUMDes tersebut terlibat aktif dalam proses pemulihan ekonomi, khususnya di Provinsi Bali.
Walikota Bandarlampung Eva Dwiana meresmikan jalan layang (flyover) Sultan Agung yang melintas di Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar, Bandarlampung.
Proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura) tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 untuk penanganan pandemi Covid-19 diduga bermasalah. Indikasinya, biaya yang dikeluarkan untuk tiap bilik itu berpotensi di luar batas kewajaran.