Airlangga Hartarto Minta Pansus Angket KPK Segera Diakhiri
TEMPO.CO | 12/01/2018 11:30
Airlangga Hartarto Minta Pansus Angket KPK Segera Diakhiri
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat tiba di depan ruang rapat Fraksi Golkar, Gedung DPR RI, Jakarta, 11 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Hak Angket KPK menjadi salah satu pembahasan rapat Fraksi Golkar di DPR sore tadi. Ia pun mengutarakan keinginan partainya untuk segera mengakhiri Pansus tersebut. "Salah satu yg menjadi target adalah terkait dengan pansus angket KPK untuk segera diselesaikan," kata Airlangga usai rapat di DPR, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Airlangga mengatakan, pembahasan Hak Angket KPK sudah memasuki tiga kali masa sidang. Ia berharap hal ini dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Pimpinan KPK: Sikap Kami terhadap Pansus Angket Tidak Berubah

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan partainya bakal mengevaluasi keberadaan anggotanya di Pansus Hak Angket KPK Dewan Perwakilan Rakyat. Ujung dari evaluasi ini, kata dia, mengarah pada dua skenario.

Pertama, Fraksi Golkar akan memerintahkan anggotanya yang duduk di Pansus Angket KPK untuk mengakhiri masa kerjanya. "Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2017 lalu.

Yang kedua, Agus menuturkan Golkar tidak segan menarik anggotanya dari Pansus Angket andai rekomendasi yang dikeluarkan berujung pada pelemahan KPK. "Hasil evaluasi ini akan diambil FPG DPR RI setelah masa reses berakhir di awal masa persidangan berikutnya," ucap dia.

Rencana Golkar keluar dari Pansus Angket KPK mengemuka setelah Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Ketua Tim Pemenangan Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain menuturkan rencana ini sejalan dengan tema Golkar Bersih dan Bangkit yang dibawa oleh Airlangga.

Baca juga: Jokowi Tolak Keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk Konsultasi

Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya Novanto.

Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT