Harap-harap Cemas Nasib Partai Islam di Pemilu 2019
TEMPO.CO | 03/03/2019 12:14
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kanan) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kanan) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Alih-alih berjualan isu agama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka untuk memenangi Pemilu 2019. Yaitu, penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup.

Baca: PKS Janji Perjuangkan Pembebasan Pajak Penghasilan, Jika...

Memang mereka juga punya janji memperjuangkan undang-undang perlindungan ulama dan simbol agama. Tetapi, peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, melihat PKS sengaja memasang isu yang tak berbagu agama untuk meraup suara. "Karena pemilih kita tidak hanya bisa di-trigger atau ditarik lewat sentimen agama, tapi bagaimana partai muslim bisa masuk pada basic need mereka, di dalamnya ada ekonomi," kata Ikram saat ditemui Tempo di kantornya, Jumat, 1 Februari 2019.

Nasib partai berasas Islam, seperti PKS, atau yang berbasis massa muslim, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilu 2019 memang di ujung tanduk.

Survei LSI Denny JA pada Januari 2019 menunjukan ada tiga partai Islam yang berpotensi tidak lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen pada 2019, yaitu PAN, PKS, dan PPP. Hanya PKB yang dianggap sudah aman. Survei tersebut mencatat elektabilitas PKB sebesar 9,3 persen; PKS 4,6 persen; PPP 4,1 persen; PAN 1,6 persen di kalangan pemillih muslim.

Menurut Ikram, salah satu faktor partai Islam mulai menjual isu di luar agama terjadi karena adanya kegamangan. Pada Pemilu 1999 ke 2004, partai-partai yang mengeksploitasi isu Islam tidak cukup mendongkrak suara partai. Sehingga, mereka mulai mengkapitalisasi isu lain, seperti ekonomi.

Baca: Prabowo: Saya Dapat Dukungan PPP yang Bukan Hasil Akal-akalan

Dari data Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara partai-partai Islam terus menurun setelah reformasi. Pada Pemilu 1999 dan 2004, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu masuk dalam tiga besar. Namun, perolehan suara partai berlambang Kabah itu anjlok di Pemilu 2009 dengan kehilangan 20 kursi di DPR, yaitu dari 58 kursi (2004) menjadi 38 kursi (2009).

Partai Islam lainnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga hanya menempati posisi sepuluh 10 besar perolehan suara hingga Pemilu 2014. 

Ikram menilai tren penurunan perolehan suara partai Islam terjadi karena proses sekulerisasi politik masih terjadi. "Pemilih ini saleh secara agama dan ritual. Tapi secara politik, menurut mereka, agama tidak serta-merta sakral kemudian muslim memilih partai muslim," katanya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (Ketiga dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan surat penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah

Sentimen agama pada Pemilu 2019 memang menguat sejak Pilkada 2017, karena mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung kasus penodaan agama. Ikram melihat, partai-partai Islam ini mencoba memanfaatkan konservatisme agama.

Meski teruji berhasil di Pilkada DKI 2017 dan menguatkan pemilih pasangan kepala daerah yang diusung PKS, namun sentimen agama belum teruji berhasil di Pileg selama ini. Apalagi, magnet Pilpres 2019 jauh lebih kuat ketimbang Pileg. Ikram mengatakan, hanya partai yang berkaitan langsung dengan calon presiden lah yang akan mendapatkan insentifnya, yaitu PDI Perjuangan sebagai partai Joko Widodo dan Gerindra sebagai partai Prabowo Subianto. "PKS yang mendorong 2019 ganti presiden, faktanya di survei-survei tidak bisa mengangkat (elektabilitas) karena magnet pilpres jauh lebih kuat," kata dia.

Ikram pun menyarankan pada parpol Islam untuk memperbaiki representasi simbol parpol yang mewakili entitas agama. Sebab, tulang punggung partai Islam adalah kapitalisasi agama. "Minimal representasi agama diperkuat, saya pikir bisa saja mendongkrak (perolehan suara)," kata dia.

Baca: Survei Roda Tiga: Hanya PDIP - Gerindra yang Dapat Efek Ekor Jas

Saran berikutnya ialah memperbaiki kualitas kader partai, sehingga tidak terjebak pada korupsi yang bisa membuat masyarakat antipati terhadap partai Islam. Pasalnya, partai Islam yang terjebak kasus korupsi memiliki daya rusak lebih kuat ketimbang partai sekuler.

Strategi Para Caleg Partai Islam  

Calon legislatif dari PPP, Achmad Baidowi, mengaku tak ada kendala di lapangan saat harus bersaing dengan caleg lain dari partai nasionalis. Sebab, kata dia, PPP memiliki segmen pemilih Islam tradisional maupun modernis.
 
"Saya sebagai perwakilan politikus Islam ya cukup gampang karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, lebih mudah. Artinya pemilih PPP dari aspek pragmatisme lebih kecil, karena kita yang dijual gagasan keislamaan keindonesiaan," kata Baidowi.
 
 
Menanggapi survei yang menyebut PPP berpotensi tergelincir, Baidowi menilai partainya selalu terpotret tidak lolos parlemen dan di bawah angka parliamentary threshold. Ia menduga, hal itu terjadi karena konsituen PPP tidak terpotret lembaga survei tersebut. "Banyak konsituen PPP tinggal di pedesaan, pedalaman. Jadi, setiap hasil survei selalu PPP tidak lolos parliamentary threshold, tapi ternyata bisa lolos ke parlemen sampai sembilan sekali," ucapnya.
 
Pada pemilu tahun ini, PPP menargetkan perolehan suara minimal 39 kursi, jumlah yang sama pada Pemilu 2014. PPP, kata Baidowi, mencanangkan trilogi pemenangan untuk bisa aman dan memperoleh maksimal, yaitu mempertahankan suara pada 2014, mengambil kembali 20 kursi yang hilang pada Pemilu 2009. Terakhir, PPP membidik pemilih baru.
 
 
Adapun caleg PKS, Pipin Sopian, optimistis bisa bersaing dengan caleg dari partai nasional dengan mengusung 3 isu utama. Ia menawarkan tiga janji kepada konsituennya berupa penghapusan pajak sepeda motor, memberlakukan SIM seumur hidup, dan membuat UU perlindungan ulama dan simbol agama.
 
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah), Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif (kedua kiri), Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kedua kanan), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kanan), dan Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak (kiri) berfoto bersama saat deklarasi dukungan PA 212 kepada Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Dukungan tersebut bertujuan untuk menguatkan partai berbasis islam dan muslim di Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
 
"Dua program pertama menyasar ke muslim, perlindungan ulama dan simbol agama juga menyasar para pemilih muslim yang ingin ulama dilindungi, tidak dikriminalisasi," kata Pipin.
 
Menurut dia, dengan mengutamakan tiga isu tersebut, PKS menargetkan bisa memperoleh 70 kursi di Pemilu 2019 atau bertambah 30 kursi dari perolehan di Pileg 2014. Selain itu, dari perhitungannya, PKS akan mendapatkan perolehan suara 2 hingga 3 kali dari hasil survei.
 
Ia mengatakan, survei terhadap PKS di pemilu 2009 dan 2014 selalu menyatakan di bawah 3 persen. Namun, hasil pemilu menunjukkan perolehan suara 6-8 persen karena ada kerja keras dari para simpatisan. Selain itu, jika menggunakan metode penentuan elektabilitas dengan simulasi, Pipin mengatakan PKS mendapatkan tambahan suara dari para undecided voters.

REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT