Lanjutkan Proyek Jalan Tol, Pemerintah Butuh Modal Rp 400 Triliun
TEMPO.CO | 13/01/2020 04:00
Gambar udara Proyek jalan tol Cimanggis—Cibitung yang membelah kawasan Cibubur, Jakarta, Minggu 24 November 2019. Pembangunan jalan tol ini membutuhkan 2.189 bidang tanah dengan luas total 1.522.722 meter persegi. Jalan Tol Cimanggis-Cibitung akan beroper
Gambar udara Proyek jalan tol Cimanggis—Cibitung yang membelah kawasan Cibubur, Jakarta, Minggu 24 November 2019. Pembangunan jalan tol ini membutuhkan 2.189 bidang tanah dengan luas total 1.522.722 meter persegi. Jalan Tol Cimanggis-Cibitung akan beroperasi pada Lebaran 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih mencari sokongan pembiayaan untuk melanjutkan proyek pembangunanan jalan tol baru sepanjang 2.500 kilometer hingga 2024 mendatang. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan untuk proyek jalan tol tersebut, investasi yang dibutuhkan tak kurang dari Rp 400 triliun.

“Ruangnya terbuka luas, makanya kami sangat welcome pada pemodal dan lembaga pembiayaan yang tertarik bermitra,” ucapnya kepada Tempo, Ahad 12 Januari 2020.

Dari target tersebut, diasumsikan kebutuhan untuk konstruksi per kilometernya sebesar Rp 110-150 miliar. Menurut Danang, penawaran proyek pun cenderung disesuaikan dengan karakter investor. Sebagian besar pemodal hanya mengasup modal dan berfokus pada pengembalian investasi, namun ada pula yang bersikap aktif dalam proses konstruksi, bahkan bergabung sebagai operator. “Para financial investor pun tertarik pada akusisi tol yang beroperasi.”

Peluang investasi jumbo untuk sektor jalan tol sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, usai bertemu United States International Development Finance Corporation (DFC), akhir pekan lalu. Meski masih dijajaki, lembaga pendanaan asal Amerika Serikat yang kerap bermitra dengan negara-negara berkembang itu berpotensi mengucurkan US$ 60 miliar atau berkisar Rp 820 triliun untuk proyek milik pemerintah Indonesia. Tak hanya tol, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wijoatmodjo, mengatakan pembiayaan tersebut pun bakal mengalir ke sektor perhotelan, dan pengembangan energi terbarukan. “Masih dibicarakan,” ujarnya.

Chief Executive Officer DFC Amerika Serikat, Adam Boehler, mengatakan peluang investasi Rp 60 miliar tersebut masih bisa meningkat hingga empat hingga lima kali lipat mengingat DFC baru berdiri selama dua pekan dan masih bisa menjaring pembiayaan lebih besar.  

Adapun Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Atmadji Sumarkidjo, membenarkan proyek tol menjadi yang paling dilirik DFC. “Mereka masih akan mengirimkan tim teknis ke Indonesia. Sementara itu, Kementerian BUMN menyiapkan data dari perusahaan soal proyek yang bisa ditawarkan, misalnya pada Tol Jawa dan Tol Sumatera, ” ucapnya kepada Tempo.  

Hingga akhir 2019, Kementerian PUPR merampungkan pembangunan 1.500 kilometer jalan bebas hambatan baru yang dikerjakan sejak akhir 2014, bertepatan awal periode kepresidenan Joko Widodo. Panjang itu menambah 780 kilometer tol eksisting yang telah dirampungkan rezim sebelumnya.

Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ekoputro Adijayanto, mengatakan lembaganya telah menfasilitasi pemenuhan pendanaan (financial close) 6 proyek jalan tol nasional hingga saat ini. Meski masih sekedar penjajakan, dia menyebut PINA juga diundang bertemu DFC Amerika pada Jumat lalu. “Pertemuannya di rumah Duta Besar Amerika, intinya kami sambut baik investasi yang datang lewat DFC ini,” kata Eko.

MUHAMMAD HENDARTYO | EKO WAHYUDI | YOHANES PASKALIS PAE DALE

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT