Bupati Bogor Jajaki Pemindahan Korban Longsor dari Pengungsian
TEMPO.CO | 17/01/2020 01:34
Anak-anak korban longsor saat bernyanyi di depan para dewan, mereka menyindir longsor telah mengusir mereka dari kampungnya di Ranca Nangka, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu 15 Januari 2020. TEMPO/M.A MURTADHO
Anak-anak korban longsor saat bernyanyi di depan para dewan, mereka menyindir longsor telah mengusir mereka dari kampungnya di Ranca Nangka, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu 15 Januari 2020. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Bandung -Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan tengah menjajaki kemungkinan memindahkan korban longsor yang tinggal di lokasi pengungsian. “Untuk sementara masyarakat dari pengungsian dipindahkan dengan dibiayai BNBP, akan dimaksimalkan untuk dititip dengan sewa di rumah penduduk," kata Ade di Bandung, Kamis, 16 Januari 2020.

Ade menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang melibatkan 9 daerah di Jawa Barat yang daerahnya mengalami bencana banjir dan longsor.

Pemindahan tersebut jadi pertimbangan karena Ade memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat 14 hari lagi, setela perpanjangan masa tanggap darurat berakhir 15 Januari 2020. “Kami perpanjang sampai tanggal 30 Januari,” kata Ade.

 

Ade juga meminta kepastian dari Menteri PUPR agar tidak menarik alat berat mengingat masih ada 2 lokasi yang hingga saat ini belum bisa ditembus. Dua lokasi tersebut berada di Desa Cileungsa dan Desa Cisarua, akses jalan menuju dua desa itu masih tertimbun longsor.

“Kami masih membutuhkan alat-alat yang dipinjamkan oleh Kementerian PUPR karean ada dua akses jalan yang sampai hari ini belum dibuka. Jadi kami masih butuh peralatan untuk tanggap darurat. Korban longsor juga membutuhkan tenaga kesehatan. Kami masih pesawat dari BNPB untuk penyaluran makanan masih sehari 2 kali untuk dimaksimalkan,” kata Ade.

Ade juga meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melobi PTPN agar membolehkan tanahnya dipergunakan menjadi lokasi relokasi warga korban longsor. “Tanah PTPM yang termasuk perkebunan itu agar bisa kita pergunakan,” kata dia.

Menurut dia, saat ini korban longsor yang berada di pengungsian jumlahnya menembus 19.821 orang. Rincinya di Kecamatan Sukajaya 14.233 orang, Jasinga 159 orang, Nanggung 4.217 orang, serta Cigudeg 1.212 orang. Data tersebut terus diperbaiki. “Kita sedang tugaskan Kepala Desa untuk mendata keseluruhan dari berbagai klasifikasi, dari rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, dari yang memang tanahnya masih bisa dihuni atau tidak,” kata dia.

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Bupati Bogor secepatnya akan membuat SK untuk menjadi acuan bantuan bagi warga. Khusus di Bogor Barat itu, besaran bantuan Rp 25 juta untuk rusak ringan dan sedang; Rp 50 juta untuk rusak berat. "Ini akan kita kebut dalam minggu -minggu ini,” kata dia.

Ridwan Kamil dalam rapat tersebut menjanjikan akan menambah dana bantuan tanggap darurat dari pemerintah provinsi untuk membantu Kabupaten Bogor. "Kami akan hitung lagi dari provinsi khusus untuk Bogor Barat yang memang agak repot,” kata dia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan siap membangun hunian tetap bagi warga terdampak korban longsor. “Gak ada masalah, tinggal butuh SK,” kata dia di rapat itu, Kamis, 16 Januari 2020.

Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan membantu membangun hunian tetap bagi korban longsor. “Relokasi akan kita bangunkan,” kata dia. “Kalau yang masih bisa diperbaiki rumahnya di situ tidak di relokasi. Ia memastikan tidak akan menarik peralatan dari lokasi longsor sampai seluruh lokasi bisa ditembus. “Saya diperintah Presiden tembus semuanya yang terisolasi.” 

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT