Pengusaha Kapal Penyeberangan Ancam Hentikan Operasi
TEMPO.CO | 06/02/2020 06:35
Antrean panjang kendaraan menunggu memasuki kapal untuk menyeberangi Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Banten, 2 Juli malam. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menyiapkan sebanyak 58 kapal "roll on roll
Antrean panjang kendaraan menunggu memasuki kapal untuk menyeberangi Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Banten, 2 Juli malam. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menyiapkan sebanyak 58 kapal "roll on roll of" untuk melayani pemudik. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan pengusaha kapal penyeberangan swasta berniat menghentikan operasi secara serentak bila kebijakan tarif baru tak juga diberlakukan. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Aminuddin Rifai, mengatakan penyiapan aturan yang berlarut-larut merugikan bisnis 65 anggota organisasi di berbagai trayek antar provinsi.

"Kami menyimpulkan batas waktu dua pekan sejak 4 Februari lalu, ini sudah desakan seluruh dewan pimpinan cabang di daerah," ujarnya kepada Tempo, Rabu 5 Februari 2020.

Nihilnya penyesuaian tarif sejak April 2017, kata dia, membuat beban keuangan operator kian menumpuk. Faktor inflasi dan investasi kapal baru tak diimbangi kenaikan pendapatan. Menurut Amimuddin, pendapatan bersih pengusaha tak sampai 10 persen dari tarif yang dipatok untuk satu trip penumpang dan barang.

Dia mencontohkan dengan tarif Rp 6.000 per penumpang di rute penyeberangan Ketapang (Jawa Timur) - Gilimanuk (Bali) saat ini. Potongan jasa pelabuhan dan bahan bakar memangkas penerimaan operator hingga hanya berkisar Rp 2.300, belum termasuk biaya kru dan perawatan armada secara reguler. Pengusaha terus merugi meski total arus penumpang trayek itu mencapai 14,5 juta pada 2018.

"Kami sulit bekerja dengan cash flow lemah," katanya. "Sudah ada beberapa anggota yang belum membayar gaji karyawam hingga 2-3 bulan."

Desakan kenaikan tarif sudah berlangsung selama tiga tahun, sejak penyesuaian terakhir pada April 2017. Pembahasan panjang antara Kementerian Perhubungam dan operator, termasuk lembaga konsumen, akhirnya menelurkan formula tarif baru yang sesuai dengan inflasi dan peningkatan beban operasi. Dipayungi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019, pemerintah berencana menaikkan tarif di 20 trayek, sudah mencakup trayek perintis yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (persero).

"Sudah dijanjikan berlaku pada 1 Desember 2019, tapi terus molor," ucap Aminuddin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, membenarkan penundaan dipicu kebutuhan koordinasi dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Namun, dia berjanji ketentuan tarif yang akan terbit dalam bentuk keputusan menteri dibahas selama dua hari ke depan. "Saya diberi waktu sampai Jumat nanti oleh pak menteri," ujarnya.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan, Chandra Irawan, mengatakan tarif akan dinaikkan secara bertahap selama setahun ini. "Pertama naik 10,3 persen atau lebih, lalu naik lagi pada beberapa waktu hingga paling tinggi 28 persen," ujarnya. "

Direktur Komersil PT ASDP Indonesia, Yusuf Hadi, memastikan standar pelayanan entitasnya sesuai persyaratan kenaikan tarif. Meski tak ikut mendesak seperti gabungan operator swasta, perseroan pun menunggu kepastian tarif baru. "Bukan semata demi keuntungan tapi untuk kelancaran operasi. Perusahaan sudah berinvestasi untuk kapal dan berbagai fasilitas."

YOHANES PASKALIS PAE DALE

 

 

 

 

 

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT