PKS Minta Pemerintah Terbuka Soal Keuangan Penanganan Covid-19
TEMPO.CO | 12/04/2020 10:48
Seorang warga menyelesaikan pembuatan mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah ma
Seorang warga menyelesaikan pembuatan mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing sehingga penyebaran dapat ditekan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah transparan dan akuntabel terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.

Salah satu caranya, Netty meminta pemerintah menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang terus diperbarui melalui situs yang dapat diakses publik.

"Pemerintah harus selalu meng-update laporan penanganan Corona, termasuk laporan keuangan melalui kanal resmi yang dapat diakses publik," kata Netty melalui keterangan tertulis, Ahad, 12 April 2020.

Netty menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk penanganan Covid yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, perlu ada pengawasan ekstra yang melibatkan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, profesional, dan masyarakat.

"Kami tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan. Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujar anggota Komisi Kesehatan DPR ini.

Di samping itu, Netty juga menyoroti alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun atau sekitar 18,5 persen dari keseluruhan dana. Menurut dia, alokasi untuk kesehatan semestinya mendapatkan porsi yang lebih besar.

Netty berujar, kebutuhan akan alat pelindung diri (APD), masker, dan alat kesehatan lainnya masih banyak. Belum lagi ruang isolasi di rumah sakit dan dukungan moril untuk para tenaga kesehatan masih tergolong minim.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, Rp 70,1 triliun untuk stimulus perpajakan dan kredit usaha rakyat, Rp 100 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Netty mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menangani pandemi Corona ini mengabaikan peran DPR dalam realokasi APBN 2020. Maka dari itu, dia menekankan perlunya pengawasan dan mendesak pemerintah untuk transparan.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT