Kemenhub: Sewa Helikopter untuk Mudik Juga Dilarang
TEMPO.CO | 25/04/2020 19:14
Petugas membersihkan area selasar di terminal kedatangan domestik, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu, 25 April 2020. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Minangkabau meniadakan seluruh pene
Petugas membersihkan area selasar di terminal kedatangan domestik, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu, 25 April 2020. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Minangkabau meniadakan seluruh penerbangan penumpang mulai Sabtu 25 April 2020 hingga 1 Juni 2020 menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto memastikan aturan larangan penerbangan mudik di zona pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak hanya berlaku untuk penerbangan angkutan niaga berjadwal. Larangan mudik juga berlaku untuk angkutan sewa atau carter pesawat baling-baling, seperti helikopter.

"Kalau kepentingannya untuk mudik, tentu kami larang. Namun kalau untuk hal-hal yang dikecualikan, itu tidak masalah," kata Novie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 April 2020.

Novie merinci, penerbangan yang dikecualikan itu meliputi penerbangan untuk kepentingan kenegaraan seperti pimpinan lembaga tinggi atau tamu negara. Kemudian, untuk operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.

Selanjutnya, penerbangan lain yang dibolehkan beroperasi adalah penerbangan khusus repatriasi yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Juga untuk operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Kemudian, penerbangan untuk operasional angkutan kargo dan operasional lainnya. Novie menjelaskan, penerbangan lain-lain itu boleh dilakukan selama mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan.

Adapun aturan ini berlaku sampai masa pelarangan mudik kelar. Rencananya, aturan tersebut berakhir pada 31 Mei mendatang. Namun, aturan bisa diperpanjang dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT