Sanksi PSBB Jakarta, Ini Daftar Hukuman Buat yang Melanggar
TEMPO.CO | 12/05/2020 07:51
Sejumlah warga berkumpul saat prosesi penutupan restoran cepat saji McDonald's di Sarinah, Jakarta, 10 Mei 2020. Petugas Satpol PP dibantu Polisi dan TNI, melakukan pembubaran terhadap massa yang berkumpul karena melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Bers
Sejumlah warga berkumpul saat prosesi penutupan restoran cepat saji McDonald's di Sarinah, Jakarta, 10 Mei 2020. Petugas Satpol PP dibantu Polisi dan TNI, melakukan pembubaran terhadap massa yang berkumpul karena melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Twitter/@satpolpp_dki

TEMPO.CO, Jakarta -Selain teguran dan denda berbayar, salah satu sanksi yang cukup unik dan ditegakkan dalam Pergub 41/2020 tentang sanksi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta melalui kerja sosial.

Dalam kerja sosial itu para pelanggar PSBB Jakarta harus membersihkan fasilitas-fasilitas umum di ibu kota dengan menggunakan rompi khusus.

"Kerja sosial  membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi," tertuang dalam pasal 11 butir B terkait sanksi kerja sosial akibat berkumpul lebih dari lima orang saat beraktivitas di luar ruangan selama PSBB seperti dalam salinan Pergub 41/2020.

Lebih lanjut, penegakan aturan kerja sosial itu juga turut diterapkan bagi para orang yang tidak menggunakan masker, pelanggar pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pelanggar yang membawa penumpang lebih dari kapasitas kendaraan yang ditentukan selama PSBB baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan pelanggar yang berkendara tanpa masker.

Nantinya sanksi kegiatan sosial itu akan ditentukan dan diberikan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perwakilan dinas terkait.

Meski demikian tidak dijelaskan bentuk rompi maupun hari yang ditentukan untuk melaksanakan sanksi kerja sosial itu.

Untuk diketahui tujuan penerbitan Pergub 41/2020 itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan jarak  (physical distancing) pada masa pandemi COVID-19 itu.

"Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujar Anies dalam tujuan diterbitkannya Pergub 41/2020.

Selain itu Pergub itu juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB.

Pergub itu diteken Anies pada bulan lalu, tepatnya Rabu 30 April 2020 dan diundangkan oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayab Yuhanah di hari yang sama dan baru diunggah hari Senin lalu di situs resmi jdih.jakarta.go.id.

ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT