Fraksi PDIP Sarankan Anies Longgarkan PSBB Jakarta Usai Lebaran
TEMPO.CO | 17/05/2020 12:45
Pelanggar menjalankan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi karena tidak menggunakan masker dikawasan Cilandak, Jakarta, Kamis 14 Mei 2020. SAdapun sanksi tidak mengenakan masker saat berada ditempat umum diberikan
Pelanggar menjalankan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi karena tidak menggunakan masker dikawasan Cilandak, Jakarta, Kamis 14 Mei 2020. SAdapun sanksi tidak mengenakan masker saat berada ditempat umum diberikan teguran tertulis atau sanksi denda mulai dari 100 ribu hingga 250 ribu atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi pelanggar PSBB. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka secara bertahap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta setelah lebaran.

"Ini harusnya dibuka bertahap dengan ketat. Sebaiknya setelah Idul Fitri," kata Gilbert melalui pesan singkatnya, Ahad, 17 Mei 2020 terkait PSBB Jakarta.

Sebelum membuka PSBB Jakarta secara bertahap, Gilbert menyarankan Pemerintah Provinsi DKI bisa mencegah kegiatan silaturahmi warga saat lebaran. Sebab, saat Idul Fitri semua lapisan akan bergerak untuk bersilaturahmi yang berpotensi menambah banyak kasus penularan virus Corona.

"Kalau silaturahmi dibatasi dulu, kita lebih aman. Tanggung pengorbanan kita, semua kan sudab berkorban. Paskah, Waisak Ramadhan atau tarawih, tanggung amat event yang lebih besar kita tak kontrol."

Menurut dia, jika setelah lebaran tidak ada peningkatan yang drastis, maka pelonggaran pembatasan mulai bisa dilakukan secara bertahap. Pertama, kata dia, bisa dimulai dari pelonggaran gerak masyarakat bawah agar mereka bisa kembali bekerja.

"Mereka secara daya tahan lebih kuat. Korban Covid-19 lebih banyak menengah ke atas dan usia 50 tahun lebih," ujarnya. "Mulai per segmen ekonomi bawah dan segmen pangan."

Pemerintah pun bisa mengawasi efektivitas pelonggaran pembatasan sosial itu. Jika tidak terjadi ledakan jumlah warga yang terinfeksi Covid-19, maka pemerintah bisa membuka segmen lain seperti sandang.

"Transportasi harus diawasi sesuai standar Covid-19. Tidak boleh berjubel, pake APD, dan semua cuci tangan sebelum masuk," ujarnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT