Politikus PDIP Minta Polemik Data Covid-19 di Jakarta Dihentikan
TEMPO.CO | 01/06/2020 19:12
Ilustrasi PCR Test. Shutterstock
Ilustrasi PCR Test. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyarankan semua pihak untuk menghindari diskusi soal data pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) dan pasien positif virus corona. "Jangan dijadikan polemik yang berkepanjangan," kata Gilbert saat dihubungi, Senin, 1 Juni 2020.

Menurut politikus PDIP ini, tidak ada satu pun negara yang mempunyai data valid soal penanggulangan Covid-19. Selain itu, terus menyalahkan pemerintah soal data Covid-19 tidak akan memperbaiki masalah.

Sebab, ia menilai, berharap data yang presisi atau akurat dalam mencari data penderita Covid-18 adalah suatu hal yang tidak mungkin. "Amerika saja menguburkan yang meninggal tanpa pemeriksaan dan yang sakit tidak semua diperiksa atau dimasukkan ICU dan memilih mana yang punya harapan hidup lalu dirawat," ujarnya.

Bahkan, tutur dia, Italia dan Inggris yang punya sistem kesehatan terbaik di Eropa tidak bisa menghasilkan data yang akurat. "Mereka menguburkan tanpa pemeriksaan," ujar Gilbert. 

Selain itu, belakangan Cina pun merevisi data pasien yang terinfeksi Covid-19 karena tidak akurat. Padahal, kata dia, Cina menjadi negara acuan kasus awal wabah Corona. Karena itu, Gilbert menyarankan masyarakat jangan lagi memprioritaskan pemeriksaan diagnostik, tetapi prioritaskan pencegahan penularan. "Yang menjadi fokus sekarang seberapa siap melakukan pencegahan. Lupakan saja perdebatan tes PCR dan data lainnya," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO mengatakan sebanyak apapun yang diperiksa bakal selalu ada kemungkinan 10 persen yang terinfeksi tidak diperiksa. "Dari dua kasus di Depok saja tertular se-Indonesia," kata Gilbert.

Gilbert menyarankan pemerintah segera mensosialisasikan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB Jakarta) menuju new normal atau tatanan hidup normal baru. Menurut dia, sosialisasi pelonggaran yang direncanakan sudah sepatutnya dilakukan secepatnya. "Karena tidak mudah melakukan diseminasi informasi khususnya di masyarakat bawah," katanya.

Gilbert berujar pemerintah bisa melibatkan peran ketua lingkungan seperti RT dan RW untuk kelompok masyarakat bawah agar siap menerima konsep kenormalan baru di tengah pandemi corona. Menurut dia, kelompok masyarakat bawah mesti mendapat perhatian utama ihwal sosialisasi menuju new normal sebab adanya akses yang terbatas.

Pemerintah, lanjut dia, harus tetap rutin memberikan masker kepada warga. Selain itu, sosialisasi harus dilakukan masif agar masyarakat tidak terbawa euforia dengan istilah new normal dan abai terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, ia menyarankan istilah new normal diganti dengan sebutan persiapan pelonggaran. "Sebaiknya masyarakat tidak euforia. Gelombang kedua wabah flu Spanyol terjadi karena masyarakat euforia. Kita harus berani hidup menghadapi kenyataan," kata Gilbert. 

IMAM HAMDI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT