Guru Besar FH UI Sebut RUU PKS Bisa Jadi Peraturan Pidana Khusus
TEMPO.CO | 06/08/2020 19:30
Deklarasi Anti Korupsi oleh Dekan FH UI Topo Santoso, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmoran di Universitas Indonesia, Depok, 13 November 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim
Deklarasi Anti Korupsi oleh Dekan FH UI Topo Santoso, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmoran di Universitas Indonesia, Depok, 13 November 2017. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS bisa menjadi peraturan pidana khusus.

“Banyak perbuatan berbahaya yang menimbulkan korban belum diatur di KUHP dan ini bisa diatur atau perlu diatur di UU Pidana Khusus ini,” kata Topo dalam diskusi di akun Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, Kamis, 6 Agustus 2020.

Topo mengatakan, untuk mengatasi perdebatan tentang definisi kekerasan seksual, sebaiknya dibuat peraturan pidana khusus yang lain. Misalnya, merumuskan unsurnya, dan disebut kualifikasi atau namanya. Bahkan, kata dia, tanpa nama pun bisa asalkan penyidik, penuntut umum, dan hakim membuktikan unsur-unsurnya.

“Jadi banyak perbuatan tindak pidana di KUHP maupaun berbagai UU, walau tidak ada definisi tetap bisa dipidana sepanjang unsur-unsurnya jelas,” kata dia.

Menurut Topo, pemerintah dan DPR punya kewajiban melahirkan UU PKS. Sebab, persoalan kekerasan seksual adalah persoalan serius yang banyak menimbulkan korban.

Selain itu, ia juga menilai naskah akademik RUU PKS merupakan naskah yang disusun secara serius berdasarkan riset dan kasus-kasus yang terjadi, sehingga muncul berbagai bentuk kekerasan seksual. “Bahkan, definisinya, contohnya, bahkan juga diberikan itu terjadi di mana. Ini sangat bagus dari segi rancangan UU maupun naskah akademiknya,” ujarnya.

FRISKI RIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT