PPNI Sambut Baik Transfer Insentif Tenaga Kesehatan ke Rekening Pribadi
TEMPO.CO | 09/08/2020 21:02
Pasien positif COVID-19 terakhir yang dirawat di RSUD Arifin Achmad (tengah) melambaikan tangan untuk berterima kasih kepada tenaga kesehatan saat proses pemulangan di Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 31 Mei 2020. Pemerintah Indonesia menyatakan jumlah pasien
Pasien positif COVID-19 terakhir yang dirawat di RSUD Arifin Achmad (tengah) melambaikan tangan untuk berterima kasih kepada tenaga kesehatan saat proses pemulangan di Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 31 Mei 2020. Pemerintah Indonesia menyatakan jumlah pasien sembuh dari COVID-19 hingga 31 Mei 2020 terus bertambah. ANTARA/FB Anggoro

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyambut baik rencana pemerintah mentransfer insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 langsung ke rekening pribadi.

“Kami mengapresiasi jika hal ini terealisasi,” kata Sekretaris Badan Bantuan Hukum PPNI Maryanto kepada Tempo, Ahad, 9 Agustus 2020.

Maryanto mengatakan, kebijakan tersebut akan menjadi tambahan motivasi bagi para perawat dalam berjuang melawan Covid-19. Namun, ia mengimbau pemerintah agar para petugas dan relawan pusat dan daerah mendapatkan hak yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah resmi memotong birokrasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Langkah ini diambil karena lambatnya insentif ini diterima oleh para tenaga kesehatan di lapangan.

"Kemarin rapat minggu lalu kemudian dicari jalan, begini sajalah, untuk dokter itu dipercepat penyaluran uangnya itu disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Asal datanya jelas," kata Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Sebelumnya dana ini ditransfer ke pihak rumah sakit hingga kepala dinas kesehatan daerah setempat. Birokrasinya juga terhitung panjang. Mulai dari pernyataan waktu perawatan yang dilakukan, spesialisasi dokter, lokasi rumah sakitnya, dan banyak hal lain.

Mahfud Md mengatakan langkah-langkah administratif itu memang dibutuhkan agar penyaluran dananya tepat sasaran. Jika sembarangan, ia mengatakan bisa jadi akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun dari hasil rapat kemarin, diputuskan verifikasinya diperlonggar.

Adapun insentif itu berupa uang Rp 15 juta per bulan bagi dokter spesialis, Rp 10 juta per bulan bagi dokter umum, dan Rp 7,5 juta per bulan bagi tenaga medis non-dokter. Aturan tentang pemberian insentif ini pun telah diteken oleh Kementerian Kesehatan.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT