Tidak Ada Klaster Covid-19 di Satuan Pendidikan
TEMPO.CO | 13/08/2020 22:32
Sekolah yang berada di zona kuning dan hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Dan akan dilakukan bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas.
Sekolah yang berada di zona kuning dan hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Dan akan dilakukan bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas.

INFO NASIONAL -- Tidak benar muncul klaster baru penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan seiring mulai dibukanya kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di kawasan zona hijau dan kuning.  Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Jumeri di acara Bincang Sore virtual, Kamis, 13 Agustus 2020.

"Tersebar informasi yang menyebut ada 289 peserta didik yang terpapar Covid-19 di Papua. Setelah kita telusuri dan melakukan klarifikasi, informasi ini perlu diluruskan bahwa kejadian di Papua tidak terjadi pada bulan Agustus, tetapi itu akumulasi dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Mereka terpapar dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena kita membuka KBM tatap muka di zona hijau dan kuning," kata Jumeri di acara bertema Evaluasi Implementasi Penyesuaian SKB Empat Menteri.

Dirjen juga mengklarifikasi terpaparnya seorang guru di Balikpapan. Ternyata guru tersebut tertular dari tetangganya, dan yang bersangkutan tidak dalam posisi sedang berada di sekolah. Guru tersebut kemudian diisolasi di rumah dan tidak melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.  Di Balikpapan juga belum dilaksanakan KBM tatap muka.

Pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri telah menyepakati untuk memperbolehkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung di sekolah di daerah yang termasuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning.

Meski demikian, menurut Jumeri, pemerintah menyadari bahwa pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya klaster-klaster baru. Untuk itu diberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Kepala sekolah juga harus mengisi daftar periksa pencegahan Covid-19 dan diverifikasi oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil diskusi Jumeri dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini berjalan tidak ideal. PJJ juga menyebabkan banyak pelajar yang putus sekolah karena menurunnya kemampuan ekonomi orang tua mereka, serta sebab-sebab lainnya.

“PJJ juga menyebabkan kesenjangan hasil pembelajaran antara kelompok yang punya perangkat dan media IT dengan kelompok yang tidak memiliki. Yang punya perangkat punya kemampuan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi, sementara bagi anak yang secara sosial ekonomi tidak mampu, mereka mengalami kesenjangan,” ujar Jumeri.(*)


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT