Buka Posko Aduan Nasabah, LBH Konsumen Jakarta Sebut Bumiputera Ingkar Janji
TEMPO.CO | 26/08/2020 18:26
Sejumlah Nasabah Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa, 25 Agustus 2020. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Sejumlah Nasabah Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa, 25 Agustus 2020. TEMPO/Ihsan Reliubun.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Konsumen Jakarta menilai Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang tak kunjung membayar klaim nasabah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Seperti diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP.

“Sesuai polis yang ditandatangani bersama bahwa nasabah yang telah habis masa kontraknya akan mendapatkan pencairan dana sebesar Rp 60.280.867,” kata LBH melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Agustus 2020.

Namun, kata LBH, dengan berbagai alasan Bumiputera justru tidak membayar klaim nasabah sesudah masa kontrak selesai. Sementara perbuatan ingkar janji yang dituduhkan kepada Bumiputera itu diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHP.

Untuk itu, LBH sejak hari ini membuka posko pengaduan kepada nasabah Bumiputera. Menurut lembaga bantuan hukum ini, posko itu berfungsi untuk menampung aspirasi korban yang polisnya telah jatuh tempo, tapi klaimnya tidak dicairkan.

LBH juga mengimbau kepada masyarakat atau nasabah Bumiputera agar segera mendaftar ke posko di Graha Samali, lantai 1 di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Para nasabah juga bisa menghubungi nomor kontak 081317422079.

Sebelumnya, sejumlah nasabah Bumiputera mendatangi ruang rapat Fraksi Golkar di Gedung DPR kemarin, Selasa, 25 Agustus 2020. Mereka menuntut agar klaim asuransi yang sudah jatuh tempo segera dicairkan.

"Pertama kami ingin uang kami kembali. Kedua, kami ingin juga supaya pemerintah melalui DPR membantu mendesak Bumiputera membayar uang kami," kata Fien Mangiri, perwakilan Korban Asuransi Bumiputera kepada Tempo usai rapat dengan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga, kata Fien, korban asuransi di Bumiputera ini berharap bisa dipertemukan dengan pihak manajemen. Mediasi itu bertujuan mencari jalan keluar supaya nasabah mendapat kepastian pengembalian uang nasabah.

Menurut Fien, pertemuan tersebut adalah kali pertama dengan DPR dan OJK untuk menyampaikan keluhan nasabah. "OJK itu seharusnya kasih kepastian kepada Bumiputera. Ini mau diapain di Bumiputera ini, tolong!" ujar Fien, sebelum memulai rapat dengar pendapat itu.

Dalam rapat tersebut, Fien menjelaskan bahwa setiap kali mendatangi perusahaan asuransi Bumiputera ini, nasabah hanya diminta menunggu. "Tunggu OJK minta kami jual aset, baru kita bayar uang kalian," tutur perempuan 43 tahun itu, meniru ucapan Bumiputera.

Fien ditunjuk sebagai perwakilan mewakili nasabah Bumiputera meliputi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Rapat tersebut berlangsung pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Kisah Nasabah Asuransi Bumiputera Pontang-panting Cari Cara Biayai Sekolah Anak


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT