Warga Dapat Bantuan Dobel, Erick Thohir: Selama Nawaitu Gak Korupsi, Gak Apa-apa
TEMPO.CO | 28/08/2020 07:42
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Menristek/Kepala BR
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Executive Chairman Institute for Global Change Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 28 Februari 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pemulihan Covid-19 sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir tak mempersoalkan jika ada masyarakat yang kurang mampu menerima bantuan pemerintah lebih dari sekali alias dobel. Ia menegaskan, yang penting pejabat yang membagikan bantuan tidak ada niatan apalagi melakukan korupsi.

Hal tersebut, menurut Erick, bukan berarti pemerintah naif. Tetapi bantuan pemerintah secara langsung kepada orang yang membutuhkan baik keluarga miskin ataupun tadi usaha mikro bisa jadi dua kali diberikan.

"Saya rasa selama nawaitunya enggak korupsi, kasih orang yang kekurangan dua kali ya engga apa-apa, lah. Yang penting kita enggak memainkan untuk kantong kita, jadi yang kena dua kali ya engga apa-apa. Tapi datanya akan kita jaga," kata Erick di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020. 

Namun, bukan berarti pemberian bantuan sebanyak lebih dari satu kali tidak memiliki risiko lain. Bisa jadi pemberian bantuan itu membuat masyarakat lain yang membutuhkan, justru tidak mendapat bagian. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki soal data ini. 

"Yang penting proses peraturan jelas. Tadi bukan sengaja 2 kali. Tadi subsidi gaji berdasar data BPJS Ketenagakerjaan yang masih bayar sampai Juli, jadi jelas. Kalau tiba-tiba baru ikut Juli ya gimana dong," kata Erick.

Adapun bentuk bantuan pemerintah terbaru yakni bantuan subsidi upah (BSU) Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan bantuan tersebut dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan bagi para pekerja maupun buruh dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Dalam hal ini, ia menerangkan pemerintah mengutamakan penyaluran bantuan pada data tersedia dan tercatat secara resmi. Data subsidi gaji tersebut, kata Erick, nantinya akan memudahkan untuk penyaluran bantuan dengan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui bank pelat merah yang terhimpun dalam Himbara.

"Tadi Pak Budi (Wamen BUMN) juga luncurkan di Istana Presiden, salah satunya kan bagaimana subsidi gaji ini bisa dipertanggungjawabkan. Data BPJS Ketenagakerjaan tadi sudah terbukti 2,5 juta berjalan dengan langsung kepada akun banknya. Dan sudah ada 13,8 juta dari 15,7 juta, ini sesuatu yang baik, yang selama ini kadang-kadang ribut mengenai data," tutur Erick.

Baca juga: Pertamina Rugi Rp 11 T, Erick Thohir Pastikan Direksi dan Komisaris Tak Diganti


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT