OJK Sebut Banyak Program Layanan Keuangan ke UMKM Terhenti Akibat Pandemi
TEMPO.CO | 30/08/2020 21:03
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana ko
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan digitalisasi akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kepada ekosistem keuangan menjadi sangat penting di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, banyak program yang sudah dijalankan OJK pun menjadi terhambat lantaran situasi pagebluk ini. "Program sudah lama namun dengan Covid-19 banyak berhenti karena kita tidak bisa interaksi secara fisik. Sehingga digitalisasi adalah langkah yang harus kita lakukan," ujar Wimboh dalam konferensi video, Ahad, 30 Agustus 2020.

Wimboh mengatakan selama ini sektor UMKM, khususnya pelaku usaha mikro cenderung sulit untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Mereka kerap terkendala persoalan, misalnya administrasi hingga prospek, sehingga membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Secara angka, pengusaha sektor mikro tercatat sangat besar yaitu sekitar 63,35 juta pengusaha. Sektor ini melibatkan orang banyak meskipun setiap usaha tergolong kecil dan tradisional.

"Mereka rata-rata hanya untuk hidup, bukan untuk kemewahan. Hanya untuk hidup. Ini yang berpotensi kita dorong menjadi backbone yang lebih besar lagi untuk menjadi usaha kecil, lalu menengah, dan harapannya menjadi besar," ujar Wimboh.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi 61 persen terhadap produk domestik bruto.

Untuk meningkatkan akses UMKM kepada ekosistem keuangan, beberapa program yang dilakukan antara lain dengan melakukan edukasi kepada mereka. "Bagaimana masyarakat yang gak bankable itu tanpa NPWP, tanpa catatan, asal punya KTP bisa kami layani meskipun kecil-kecil," ujarnya. Sedikitnya ada 33 ribu nasabah yang tercatat menggunakan layanan keuangan mikro tersebut.

Di samping itu sekarang pun layanan pembiayaan bisa lebih cepat dengan hadirnya Lakupandai, hingga branchless banking, yang memungkinkan perbankan tidak membuka cabang di berbagai daerah, melainkan hanya melalui agen. Semua layanan itu, kata Wimboh, tidak bisa berjalan cepat tanpa menerapkan digitalisasi. "Program digital ini bisa memberikan nilai lebih ke program yang telah disampaikan ini."

Baca juga: Dukung Sistem Pembayaran UMKM, Bos BCA Minta Izin Bentuk Platform E-Commerce

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT