Ekonom Indef Sebut Perpu Reformasi Sistem Keuangan Tunjukkan Pemerintah Panik
TEMPO.CO | 01/09/2020 18:42
TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Drajad Wibowo, menilai langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Reformasi Sistem Keuangan tak logis. Menurut dia, sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah sedang panik menghadapi situasi krisis.

“Kalau pemerintah jadi menerbitkan Perpu Reformasi Sistem Keuangan, akan memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bingung dan panik menghadapi krisis,” ujar Drajad dalam diskusi bersama Bisnis Indonesia, Selasa, 1 September 2020.

Perppu reformasi sistem keuangan akan menata keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini diambil lantaran pandemi Corona mengharuskan pemerintah melakukan kegiatan di luar kenormalan, termasuk dalam hal peraturan perundang-undangan.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN itu menyatakan penerbitan aturan justru akan membahayakan kondisi moneter dan keuangan. Musababnya, menurut dia, tidak ada satu negara pun yang merombak sistem otoritas moneter dan keuangan di tengah krisis karena pandemi.

Drajad menyebut negara-negara dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam pun tetap konsisten dengan sistem keuangannya, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Selandia Baru, Kanada, dan Cina. Inggris, tutur dia, pernah merombak sistem keuangannya. Namun, kebijakan tersebut dilakukan pada 2013, yakni kala negara tidak sedang mengalami turbulence.

Dengan demikian, ia memandang perombakan sistem keuangan bukan termasuk kategori international best practice. “Malah kalau membaca rancangan awal desain Perpu, independensi otoritas moneter akan dipangkas. Independensi otoritas moneter keuangan international best practice,” ucapnya.

Selanjutnya, Drajad khawatir penerbitan aturan yang baru malah bakal menciptakan diktator di bidang fiskall dan moneter. Artinya, mekanisme kontrol dari aparatur hukum dan lembaga legislatif nihil.

Drajad menilai, semestinya di tengah krisis, pemerintah bukan mengambil jalan merancang Perpu sebagai solusi . Melainkan penguatan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dia juga mendorong pemerintah merampingkan proses perampingan bank-bank bermasalah.

Di sisi lan, Drajad memandang Perpu tidak cukup efektif mengatasi pandemi karena di masa-masa ini, pemerintah menghadapi masalah keuangan. Negara, tutur dia, tidak memiliki tabungan fiskal yang cukup. “Kalau Indonesia mau merombak sistem keuangan di tengah krisis, kita akan jadi negara aneh di dunia,” ucapnya.

Baca juga: Aakar Abyasa Fidzuno Sebut Dosa Besar Jouska


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT