Erick Thohir Izinkan BUMN Angkat Staf Ahli, Said Didu: Kok Malah Dilegalkan
TEMPO.CO | 08/09/2020 08:30
Muhammad Said Didu berpose setelah konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Muhammad Said Didu berpose setelah konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mengizinkan perusahaan pelat merah mengangkat maksimal lima staf ahli di masing-masing perseroan. Informasi itu diumumkan melalui surat edaran tertanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor SE-9/MBU/08/2020 yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut Said Didu, langkah tersebut berkebalikan dengan aturan sebelumnya yang melarang direksi BUMN mengangkat staf ahli. "Setiap BUMN yang mengangkat staf ahli melanggar aturan. Aturan sebelumnya melarang tapi sekarang diperbolehkan jadi lima. Jadi ketahuan melanggar bukannya ditertibkan tapi malah dilegalkan," ujar dia kepada Tempo, Senin, 7 September 2020.

Ia pun menilai jabatan staf ahli sejatinya tidak diperlukan di perusahaan pelat merah. Sebab, direksi adalah jabatan profesional yang mestinya diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Adanya posisi staf ahli, menurut dia, justru mengindikasikan bahwa direksi yang diangkat bukanlah seorang yang ahli.

"Kalau butuh (masukan) kan ada komisaris, komite audit, hingga komite remunerasi, ahli apa lagi yang dibutuhkan, kan tidak diperlukan. Ini mengonfirmasi bahwa menteri BUMN selama ini mengangkat orang bukan ahli, sehingga diizinkan mengangkat staf ahli. Jadi enggak boleh ada staf ahli, ini kan jabatan profesional tidak perlu ada staf ahli," ujar Said Didu.

Praktik mengangkat staf ahli, ujar Said Didu, sebelumnya memang marak terjadi di perusahaan pelat merah. Namun, pada era Menteri BUMN Dahlan Iskan, dikeluarkan surat edaran yang melarang adanya staf ahli di BUMN. Sehingga, kata dia, keberadaan staf ahli ini pun dibersihkan pada era Dahlan.

"Masuk Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) ada keterangan bahwa beberapa BUMN mengangkat staf ahli. Artinya itu melanggar dan harusnya diberhentikan semua, bukan dilegalkan," kata Said Didu.

Surat edaran yang dikeluarkan Erick menganulir peraturan sebelumnya bernomor SE 375/MBU.Wk/2011 dan SE 04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan sejenisnya.

Adapun surat edaran anyar itu ditujukan bagi dewan komisaris BUMN, dewan pengawas BUMN, dan direksi BUMN. Pengangkatan staf ahli bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan secara independen serta kompeten atas berbagai permasalahan di perusahaan.

Dalam surat itu diatur pengangkatan staf ahli dilaksanakan oleh direksi dengan jumlah maksimal lima orang. Pengangkatan ini harus disertai pertimbangan terhadap kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selain direksi BUMN, pihak lain dilarang mempekerjakan staf ahli.

Kementerian BUMN mengatur penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium maksimal Rp 50 juta per bulan. Staf ahli pun tidak boleh menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Adapun staf ahli juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf serupa di BUMN lain serta direksi/komisaris/dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaan pelat merah. Staf ahli juga tidak boleh mendobel jabatan di sekretaris dewan komisaris/dewan pengawas BUMN maupun anak perusahaannya.

Selanjutnya, menurut surat itu, direksi BUMN harus menyampaikan usulan pengangkatan staf ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN untuk memperoleh persetujuan. Penyusunan surat ini mengacu pada empat dasar hukum.

Keempatnya merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Aturan pengangkatan staf ahli berlaku sejak surat edaran diterbitkan.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan transparansi. Sebab, sebelumnya BUMN kerap mengangkat advisor atau staf ahli sejenisnya secara tertutup.

"Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apa pun namanya dibuat di masing-masing perusahaan. Ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji 100 juta atau lebih," kata Arya kepada wartawan, Senin, 7 September 2020.

Arya mencontohkan, pengangkatan staf ahli itu pernah terjadi di PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), Inalum, dan perusahaan pelat merah lainnya. Maka, kata Arya, hal ini mesti diatur kembali dan diberikan batasan. "Kemudian, gajinya itu dibatasi dan dia bantu direksi, bukan ditempatkan di bidang apa pun."

Baca juga: Trending Bisnis: Andai Rizal Ramli jadi Presiden hingga Saham Mertua Syahrini

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY ROSANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT