Anies Injak Rem Darurat: Rumah Sakit Kolaps, Berharap Vaksin
TEMPO.CO | 10/09/2020 08:12
Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, menggelar Salat Jumat berjamaah menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona, 5 Juni 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menjadi jamaah Salat Jumat di Masjid
Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, menggelar Salat Jumat berjamaah menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona, 5 Juni 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menjadi jamaah Salat Jumat di Masjid Balai Kota. Foto: Humas Pemprov DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menginjak rem darurat untuk menekan penularan virus corona. Anies memutuskan kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan ketat mulai Senin, 14 September 2020.

"Saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu," kata Anies melalui keterangan resminya Rabu, 9 September 2020.

PSBB di DKI sebelumnya telah dilakukan selama dua bulan sejak 10 April hingga 4 Juni 2020. Setelah wabah mulai menurun, Pemerintah DKI melonggarkan kebijakan dengan menerapkan PSBB Transisi fase pertama sejak 5 Juli hingga hari ini. PSBB transisi fase pertama itu diperpanjang hingga lima kali.

Selama PSBB transisi pemerintah membolehkan kegiatan ekonomi dan sosial kembali dibuka dengan sejumlah protokol kesehatan. Salah satunya pembatasan 50 persen kapasitas.

Saat relaksasi ekonomi dan kegiatan sosial itu dibuka wabah virus corona terus meroket. Bahkan penambahan kasus harian Covid-19 di Ibu Kota sepekan terakhir lebih dari 1.000 kasus per hari. Rasio positif pun menyentuh 14 persen seperti saat PSBB awal pada April lalu.

Berikut sejumlah alasan Anies menerapkan PSBB kembali di Ibu Kota:

- Kematian dan Pasien Covid-19 Meningkat

Anies menuturkan indikator utama pemerintah mengambil kebijakan rem darurat adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio) yang sudah kritis. "Baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat," ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan sebanyak 1.347 orang telah wafat akibat Covid-19 di DKI Jakarta. Tingkat kematian karena Covid-19 di DKI berada angka 2,7 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dari tingkat kematian nasional yang mencapai 4,1 persen. "Bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global di angka 3,3 persen," ucapnya.

Kendati begitu, angka kematian saat ini terus bertambah dan disertai dengan peningkatan angka pemakaman dengan protap Covid-19. "Artinya, semakin banyak kasus probable meninggal yang harus dimakamkan dengan protap Covid sebelum sempat keluar hasil positif."

Selain itu, dari 4.053 tempat tidur isolasi yang tersedia khusus untuk pasien dengan gejala sedang, 77 persen di antaranya sudah terpakai. Jumlah 4.053 tempat tidur tersebut merupakan data aktual. Data sebelumnya terdapat 4.456 tempat tidur isolasi khusus Covid-19.

Pemerintah DKI memperkirakan tempat isolasi yang disiapkan tidak akan mampu menampung pasien Covid-19 per 17 September 2020. Saat ini Pemerintah DKI mempunyai 4.053 tempat tidur isolasi untuk pasien yang terpapar virus corona.

"Meskipun kapasitas ruang isolasi khusus Covid-19 ditingkatkan sebanyak 20 persen menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh sekitar tanggal 6 Oktober 2020," kata Anies.

Selain itu, kondisi kapasitas maksimal ruang ICU khusus Covid-19 di DKI lebih kritis lagi. Saat ini DKI mempunyai sebanyak 528 tempat tidur di ruang ICU. Kamar perawatan intensif itu telah terisi 8 persen dan diperkirakan akan penuh pada 15 September dengan tingkat penularan wabah seperti sekarang.

Dalam beberapa hari ini, penularan pagebluk corona mencapai lebih dari 1.000 orang per hari. Rasio positif juga telah mencapai 14 persen beberapa hari lalu. Pemprov DKI, kata Anies, sedang berusaha menaikkan kapasitas ICU mencapai 636 tempat tidur.

"Namun, tanpa usaha pembatasan lebih ketat, maka ICU khusus Covid-19 Jakarta sesudah dinaikkan kapasitasnya pun bisa penuh pada tanggal 25 September," ujarnya.

- Penularan Wabah Makin Berbahaya

Menurut Anies, kondisi penularan virus corona di Ibu Kota jauh lebih berbahaya ketimbang saat awal DKI menerapkan kebijakan PSBB pada awal April lalu. "Saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu," kata Anies melalui keterangan resminya Rabu, 9 September 2020.

Pemerintah DKI memutuskan menerapkan kebijakan PSBB dengan ketat kembali setelah melakukan masa transisi normal baru selama tiga bulan. Anies memutuskan menarik rem darurat karena kondisi wabah semakin tak terkendali. PSBB akan kembali diterapkan di DKI mulai Senin, 14 September 2020.

Anies mengatakan selama PSBB transportasi publik akan kembali dibatasi dengan ketat jumlah dan jamnya. Kebijakan Ganjil-Genap untuk sementara ditiadakan. "Namun, bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi," ujarnya.

Anies berharap wilayah lain yang menjadi mitra DKI bisa ikut membatasi pergerakan warganya. Sebab, kebiasaan pengetatan ini bakal sulit menekan wabah jika tidak diikuti dengan wilayah lainnya.

Menurut Anies, butuh koordinasi dan kerjasama erat dengan Pemerintah Pusat, utamanya Kementerian Perhubungan, dan juga dengan pemerintah daerah penyangga, yaitu kota-kota di Bodetabek dalam membatasi pergerakan warganya.

"Kami akan segera berkomunikasi dan berkoodinasi bersama, karena wabah ini kita alami sebagai satu daerah megapolitan bersama dan harus kita selesaikan bersama-sama juga," ujarnya.

BACA JUGA: PSBB Ketat, Anies Tutup Tempat Hiburan di Jakarta

- Berharap Vaksin

Anies berharap vaksin yang efektif segera ditemukan. Sebabnya hanya vaksin Covid-19 yang menjadi harapan terakhir untuk bisa merasakan kembali hidup normal.

"Wabah ini akan berakhir dengan harapan realistis melalui penemuan vaksin yang aman dan efektif serta terdistribusi secara merata di masyarakat," kata Anies melalui keterangan resminya, Rabu, 9 September 2020.

Namun, kata dia, vaksin tersebut tidak akan hadir dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Secara realistis, menurut dia, vaksin baru akan hadir tahun depan. "Sedangkan kondisi darurat sudah hadir di DKI Jakarta."

Anies pun memutuskan menerapkan lagi kebijakan pembatasan sosial berskala besar mulai Senin, 14 September 2020. Pembatasan sosial yang ketat diharapkan dapat menekan wabah yang penularannya sudah tak terkendali.

"Maka, sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi," ujarnya.

IMAM HAMDI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT