Tahun Depan, Sri Mulyani Kurangi Dukungan Fiskal untuk Dunia Usaha
TEMPO.CO | 18/09/2020 17:38
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuanga
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dukungan fiskal untuk dunia usaha bakal dikurangi pada tahun depan. Hal tersebut dilakukan dengan asumsi dunia usaha sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

“Kami akan terus mendukung bisnis ini tetapi dengan cara yang jauh lebih terukur. Itu berarti bahwa kami akan menurunkan dukungan, dengan harapan bahwa tahun depan permintaan akan terus pulih,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam acara Asian Development Bank, Jumat, 18 September 2020.

Pemulihan dunia usaha tersebut, menurut Sri Mulyani bakal dipastikan dengan melengkapi dukungan kebijakan fiskal tersebut dengan reformasi dan perbaikan iklim investasi. Salah satu caranya, tuturnya, adalah dengan merampungkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dianggap dapat meningkatkan kepercayaan investor ntuk berinvestasi di Tanah Air.

Tahun depan, pemerintah merancang defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih rendah dari tahun ini. Defisit APBN 2021 dirancang 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Adapun pada tahun ini defisit anggaran diproyeksikan 6,3 persen dari PDB.

“Kami memberi sinyal maka kami akan terus mendukung pemulihan ini, karena ini masih sangat awal, tetapi kami akan mulai mengkonsolidasikan fiskal kami dengan menunjukkan itu defisit akan lebih rendah,” kata Sri Mulyani. Untuk itu, ia pun mengatur kembali sektor-sektor yang diprioritaskan dalam anggaran pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan sektor paling prioritas dalam anggaran tahun depan adalah pengeluaran untuk kesehatan. Termasuk, alokasi dana untuk pengadaan vaksin Covid-19 yang diperkirakan cukup signifikan. Di samping itu, pemerintah juga akan memprioritaskan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Bekas Direktur Bank Dunia itu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung kepada penanganan Covid-19, khususnya bagaimana pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Ia mengatakan hal tersebut tidak mudah lantaran Indonesia adalah negara besar dan kepulauan sehingga memerlukan koordinasi uang baik.

Di samping itu, ia memastikan pemerintah akan berupaya meminimalisasi dampak dari Covid-19 terhadap sisi permintaan maupun sisi produksi di dunia usaha. “Kami akan terus menggunakan dukungan fiskal ini digabungkan dengan dukungan Bank Sentral agar kami dapat memulihkan perekonomian dari tantangan yang sangat luar biasa yang kami hadapi saat ini.”

Baca juga: Rasio Pajak di RI Rendah, Sri Mulyani Kritisi Soal Reformasi Perpajakan

CAESAR AKBAR


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT