Ingatkan Pemerintah, Ekonom: Resesi Berpotensi Picu Gelombang Besar PHK
TEMPO.CO | 24/09/2020 05:30
Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchli
Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Resesi yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut akan menimbulkan serentetan konsekuensi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan pelemahan kinerja dunia usaha dan perekonomian yang terus berlanjut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masif, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

“Pemerintah harus merespon dengan perluasan cakupan bantuan sosial, alokasinya ditambah dan distribusinya dipercepat,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 23 September 2020.

Pelbagai bantuan sosial dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan dan melemahkan daya beli. Faisal berujar desain bantuan yang dibutuhkan harus menyasar target seluas-luasnya penerima khususnya untuk kalangan paling terdampak pandemi, seperti segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Misal untuk bantuan dana tunai  bagi pelaku usaha mikro itu kan targetnya baru 12 juta, padahal jumlah pengusaha mikro itu seluruhnya mencapai 63 juta,” ucapnya.

Berikutnya, program bantuan subsidi gaji untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta yang kini baru mengandalkan pada data peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek), atau kalangan pekerja formal. “Ke depan yang informal perlu dimasukkan, dan prioritas yang semestinya juga didahulukan tentunya mereka yang dirumahkan atau terkena PHK lebih dulu.”

Ekonom yang juta mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan perlindungan sosial menjadi senjata utama yang perlu dioptimalkan di tengah pelemahan kinerja perekonomian. “Dari semua anggaran bansos yang paling efektif, ya sudah perbesar fokus di situ, dari pada untuk program lain yang nggak jalan,” ucapnya.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September lalu, anggaran perlindungan sosial tercatat telah terserap Rp 134,45 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 203,9 triliun. “Di dalam mengambil kebijakan harus ada unsur pragmatisme, kita tidak punya banyak pilihan dan sedang tidak dalam kondisi ideal, sekarang mana yang paling efektif ya fokus saja membantu ke situ.”

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan resesi mengindikasikan terjadinya tekanan yang dalam pada perekonomian, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Gelombang PHK diproyeksi berlanjut dan terjadi merata di hampir semua sektor, sebab efisiensi pekerja ditempuh pelaku usaha untuk menekan biaya operasional perusahaan.

“Kami memperkirakan ada 15 juta PHK sampai akhir tahun,” ujarnya. Lonjakan angka kemiskinan akan menyusul, yang mana di sisi lain turut berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan konflik sosial di masyarakat.

Adapun langkah pemerintah yang terpenting untuk merespon resesi adalah menjamin pengendalian wabah berjalan optimal dan cepat. Sebab, aspek kesehatan merupakan akar masalah yang menyebabkan terpuruknya kienrja perekonomian. “Maka solusinya adalah menangani masalah kesehatan dengan lebih serius, semakin cepat pandemi tertangani maka semakin cepat ekonomi recovery dari resesi, dan tidak berlanjut ke depresi,” kata Bhima.

Baca juga: Resesi di Depan Mata, Dahulukan Menabung atau Investasi?


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT