Pembahasan Anggaran Mandek, Fraksi PSI DPRD Nilai Pemerintah DKI Lalai
TEMPO.CO | 30/09/2020 09:51
DPRD DKI Jakarta. statistik.jakarta.go.id
DPRD DKI Jakarta. statistik.jakarta.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menganggap pemerintah DKI Jakarta lalai mengenai pembahasan anggaran daerah. Dia mengkritik sikap eksekutif yang tak kunjung menyerahkan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

"Menurut saya sudah lalai, karena sudah berapa bulan," kata dia saat dihubungi, Selasa, 29 September 2020. Bahkan, Pemerintah DKI tidak juga merampungkan APBD-Perubahan (APBD-P) 2020.

Pembahasan APBD-P 2020 biasanya terlebih dulu digelar sebelum masuk ke rancangan APBD 2021. Hingga saat ini, belum ada pembahasan anggaran apapun. Padahal, tiga bulan lagi sudah memasuki tahun baru.

PSI mendorong Pemerintah DKI menyegerakan pembahasan dua anggaran itu. Idris mengatakan DKI tidak bisa beralasan sibuk menangani pandemi Covid-19, sehingga anggaran terbengkalai. Sebab, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah memiliki tugas masing-masing.

"Apakah Bapedda dan BPKD sepenuhnya menangani pandemi? Kan enggak.” Menurut dia, yang 100 persen menangani pandemi adalah aparat kelurahan, dan kecamatan. “Malah fungsi-fungsi perencanaan sebenarnya masih bisa berjalan," kata anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT