Trending Bisnis: Menteri Respons soal Kawasan Hutan, PSBB Rugikan Restoran 20 T
TEMPO.CO | 11/10/2020 06:26
Siti Nurbaya (Instagram @siti.nurbayabakar)
Siti Nurbaya (Instagram @siti.nurbayabakar)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Sabtu, 10 Oktober 2020, dimulai dari bantahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar soal kewajiban 30 persen hutan yang disebut hilang di Omnibus Law. Selain itu ada juga dana soal kerugian bisnis restoran selama PSBB jilid kedua. 

Ada pula soal pemerintah yang mengundang sejumlah kalangan membahas Omnibus Law serta penjelasan Ketua INACA tentang dampak UU Cipta Kerja ke dalam perhitungan tiket pesawat. Selain itu, ada tentang Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan keberhasilannya menggandeng anak muda menjadi bos perusahaan pelat merah

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Kewajiban 30 Persen Hutan Hilang di Omnibus Law, Menteri LHK: Justru Lebih Ketat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akhirnya menjawab kekhawatiran beberapa kalangan bahwa kewajiban 30 persen kawasan hutan hilang dalam Omnibus Law. Siti menyebut anggapan ini sangat tidak tepat.

Sebab, kata dia, catatan ini sudah dimasukkan ke dalam kewajiban pertimbangan bigeofisik dan sosiologi masyarakat. Ini sebagai pertimbangan untuk penggunaan dan pemanfaatan, selain pertimbangan daya dukung daya tampung.

"Justru dalam Omnibus Law, ini bisa lebih ketat daripada hanya angka 30 persen," kata Siti memberi penjelasan lewat akun Twitter-nya @SitiNurbayaLHK pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Simak lebih jauh tentang Omnibus Law di sini.

2. PSBB DKI Jilid II, PHRI: Bisnis Restoran Rugi Rp 20 T, 30 Persen Terancam Tutup

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memprediksi bisnis restoran merugi hingga Rp 20 triliun akibat dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jilid II di DKI Jakarta saat ini. Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan bahwa pengelola yang membuka gerai di mal-mal sudah tak kuat untuk beroperasi, sehingga mereka memilih untuk menutup total usahanya.

“(Kerugian) itu sih mungkin sudah Rp 20 triliun, satu restoran saja bisa rugi Rp 100—Rp 150 juta per bulan. Kami tidak bisa hitung secara pasti yang di luar Jakarta atau Jabodetabek, tetapi di sini kira-kira sejumlah itu kerugiannya,” katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Dia menjelaskan, bahwa dampak lain juga menghantam karyawan yang mendapat upah harian. Emil mengungkapkan bahwa di Jabodetabek saja sudah hampir 200 ribu pegawai yang dirumahkan. Diperkirakan banyak restoran yang saat ini tutup sementara, tidak lama lagi harus tutup permanen dalam beberapa bulan ke depan.

Baca lebih jauh tentang PSBB di sini.

3. Pemerintah Undang Akademisi, MUI, Hingga Konsultan Politik Bahas Omnibus Law

Pemerintah mulai melakukan sosialisasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi disahkan pada Senin 5 Oktober 2020. Pada Jumat kemarin, 9 Oktober 2020, sebanyak 33 orang diundang, mulai dari akademisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), JP Morgan, hingga konsultan politik Cyrus Network.

"Undangan video conference sosialisasi RUU Cipta Kerja," demikian bunyi surat undangan sosialisasi yang salinannya diterima Tempo. Sosialisasi dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tempo menghubungi beberapa peserta yang diundang. Mulai dari Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, hingga Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri.

Simak lebih jauh tentang konsultan di sini.

4. Ketua INACA Beberkan Dampak UU Cipta Kerja pada Pengaturan Harga Tiket Pesawat

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja akan berdampak pada kebijakan pengaturan tiket pesawat.

Denon menjelaskan, selama ini tarif batas angkutan niaga diatur Kementerian Perhubungan. Tapi setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan ikut merumuskan komponen harga.

“Dalam memutuskan kebijakan terkait tiket, ada kontribusi pemikiran dari kementerian lain, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ujar Denon saat dihubungi pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Baca lebih jauh tentang INACA di sini.

5. Erick Thohir Pamer Telah Gandeng 4 Anak Muda Jadi Bos BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memamerkan keberhasilannya menggandeng anak muda menjadi bos perusahaan pelat merah. Langkah ini merupakan upaya kementerian untuk membuka kesempatan bagi generasi penerus menempati posisi strategis.

“Saat ini kami di BUMN sangat terbuka dan mempercayakan diri pada eksekutif muda. Banyak kaum muda menempati posesi strategis sebagai direksi BUMN,” ujar Erick saat menjadi pembicara dalam webinar Meet the Leaders yang digelar Universitas Islam Indonesia, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Erick mencontohkan empat anak muda yang kini telah menjadi bos BUMN. Di antaranya Fajrin Rasyid, pendiri Bukalapak yang menjadi Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia. Ia didapuk sebagai bos Telkom pada Juni lalu.

Simak lebih jauh tentang Erick Thohir di sini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT