3 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan, Pengamat: DKI dan Pusat Kian Tak Harmonis
TEMPO.CO | 15/10/2020 19:48
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar "New Normal" di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020. ANTAR/Sigid Kurniawan/POOL
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar "New Normal" di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020. ANTAR/Sigid Kurniawan/POOL

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, melihat ketidakharmonisan antara Pemerintah DKI dan pusat semakin terlihat di tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Ketidakharmonisan itu bahkan semakin ditampilkan di tahun ketiga ini," kata Nirwono dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Baca Juga: Kata Anies Baswedan Soal Pelajar Ditangkap Saat Demo Omnibus Law

Ketidakharmonisan tersebut bisa dilihat dari sindiran Anies kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam konsep naturalisasi dan normalisasi.

Anies juga berbeda pendapat terkait penyebab banjir di Ibu Kota, dan mempersoalkan pembagian tugas antara pemerintah pusat daerah dalam proses pembangunan waduk Ciawi dan waduk Cimahi serta konservasi hutan lindung puncak dan penertiban tata ruang di sana.

"Kalau mau beda pendapat harusnya jangan ditampilkan di depan publik. Cukup di dalam rapat saja," ujarnya.

Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Moeljono berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta. Menurut Basuki, banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi.

Selain itu, menurut Basuki, ada kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu bernegosiasi dengan warga yang lahannya terdampak. Karena itu Basuki meminta Anies yang melakukan negosiasi tersebut. “Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” ujarnya.

Namun Anies berbeda pendapat dengan Basuki. Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

“Mohon maaf pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies

Contohnya, kata Anies, normalisasi di Kampung Melayu pada Maret 2019 yang tidak berdampak apa-apa. Menurut dia, mengendalikan limpahan air dari selatan bisa dilakukan dengan membangun bendungan.

“Kami bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Dan kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan,” kata Anies di lokasi yang sama.

Seorang bapak sambil menggendong anaknya melintasi banjir yang melanda kawasan permukiman di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2020. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Kali Krukut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Selain itu, perbedaan konsep penataan kali antara pusat dan DKI juga membuat kebijakan pemerintah untuk menanggulangi banjir terhenti. Hingga saat ini proses naturalisasi maupun normalisasi belum kembali berjalan. Padahal Pemerintah DKI dan pusat perlu mengharmonisasikan kebijakan dan segera merelokasi warga di pinggir kali ke rumah susun yang telah disiapkannya.

"Kalau kebijakan ini tidak berjalan maka warga yang berada di pinggir kali akan selamanya terkena banjir," ujarnya.

Kebijakan lain yang menunjukkan ketidakharmonisan antara DKI dan pemerintah pusat adalah soal reklamasi. Menurut Nirwono, Anies ingin menghentikan pembuatan pulau palsu di Teluk Jakarta, sementara Kementerian Koordinasi Maritim ingin tetap melanjutkan. "Buktinya keluar Perpres 60/2020 tentang rencana tata ruang Jabodetabekpunjur."

Ketidakharmonisan semakin tidak terlihat saat pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah DKI ingin melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total, sementara pusat melarangnya. 

IMAM HAMDI | FIKRI ARIGI

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT