Polri Tangani 42 Kasus Dugaan Pidana Terkait Pilkada 2020
TEMPO.CO | 23/10/2020 09:26
Petugas KPPS memberikan tinta kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai
Petugas KPPS memberikan tinta kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menangani 42 kasus dugaan tindak pidana pemilihan terkait Pilkada 2020.

"Jumlah laporan temuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebanyak 195 perkara, kemudian jumlah perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 42 perkara," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Awi menjelaskan, ada 11 jenis dugaan tindak pidana pemilihan yang ditangani. Yakni perkara pemalsuan serta tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan, berjumlah masing-masing empat kasus.

Lalu, mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai paslon (2 kasus); menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon (2 kasus); mahar politik (1 kasus); politik uang (6 kasus); menguntungkan atau merugikan salah satu paslon (17 kasus).

Selanjutnya, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas (2 kasus); kampanye dengan menghina, menghasut, atau SARA (2 kasus), kampanye dengan kekerasan atau ancaman atau menganjurkan kekerasan (1 kasus), dan kampanye melibatkan pihak-pihak dilarang (1 kasus).

Selain dugaan pidana, polisi juga menemukan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 20 kasus. "Yang sudah dilakukan penyidikan 24 perkara, tahap I sebanyak 3 perkara, P-19 ada 1 perkara, P-21 ada 1 perkara, tahap II ada 6 perkara, SP3 ada 7 perkara," ucap Awi.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT