Airlangga Sebut Filosofi UU Cipta Kerja untuk Kurangi Kemiskinan
TEMPO.CO | 24/10/2020 23:45
Menteri Koordinator Perekonomian menerima naskah laporan RUU Cipta Kerja dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sen
Menteri Koordinator Perekonomian menerima naskah laporan RUU Cipta Kerja dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Rapat Paripurna penutupan tersebut DPR RI mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dibuat untuk reformasi struktural di sektor perekonomian. Dia mengatakan transformasi struktural ini dilakukan di alam demokrasi.

"Pengambilan keputusan juga dilakukan secara demokrasi dan ini dibutuhkan waktu yang panjang, dalam arti sejak presiden pidato saat pelantikan dan hari ini 1 tahun pemerintahan," kata Airlangga dalam diskusi virtual, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Dia mengatakan filosofi dibuatnya Undang-undang Cipta Kerja yaitu untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, pandemi Covid-19 berpengaruh pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. 

Airlangga menuturkan setiap tahun Indonesia memiliki 6,9 juta pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi ini ada 3,5 juta orang. Ditambah lagi dari angkatan kerja baru lulusan SMA-perguruan tinggi yang jumlahnya 3jt setiap tahun.

"Sehingga setiap tahun khusus tahun ini kita butuh 13,4 juta orang untuk bekerja. Ini yang sebetulnya menjadi filosofi dibalik adanya Undang-undang Cipta Kerja," kata dia.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purnomo menyebut naskah UU Cipta Kerja saat ini sudah sampai di meja presiden dan siap untuk ditandantangani. "Naskah UU CK (Cipta Kerja) sedang dalam proses penandatanganan Presiden," ujar Dini kepada wartawan, Jumat, 23 Oktober 2020.

Menurut Dini, hanya Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja, berdasarkan proses pengecekan final yang dilakukan Sekretariat Negara sebelum naskah sampai di meja presiden.

Baca: Airlangga: Dalam UU Cipta Kerja, Sertifikat Halal untuk UMKM Gratis


HENDARTYO HANGGI | DEWI NURITA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT