Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga pada Triwulan III
TEMPO.CO | 27/10/2020 17:49
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas sistem keuangan triwulan III 2020 tetap terjaga sehingga menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik.

"Indikator stabilitas sistem keuangan tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK secara virtual, Selasa, 26 Oktober 2020.

Menghadapi ketidakpastian tersebut, kata dia, KSSK akan terus memperkuat sinergi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga SSK. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK IV tahun 2020.

Dia menuturkan aktivitas perekonomian global di triwulan III 2020 menunjukkan pemulihan pasca mengalami tekanan yang dalam pada triwulan II 2020 akibat pembatasan sosial di berbagai negara semenjak diumumkannya pandemi Covid-19 oleh World Health Organization (WHO).

Perkembangan ini sejalan dengan revisi International Monetary Fund (IMF) terhadap proyeksi pertumbuhan PDB global tahun 2020 menjadi -4,4 persen (yoy), dari proyeksi Juni 2020 sebesar -5,2 persen (yoy).

Revisi tersebut terutama ditopang pemulihan aktivitas ekonomi triwulan III 2020 di negara maju dan Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan serta mobilitas global yang kembali meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial.

Perekonomian domestik juga secara berangsur-angsur membaik, terutama setelah mengalami tekanan pada triwulan II 2020 sebesar -5,32 persen, didorong oleh percepatan realisasi stimulus fiskal dan perbaikan ekspor.

Belanja Pemerintah pada triwulan III 2020 meningkat untuk bantuan sosial dan dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah tersebut mengurangi kontraksi pada konsumsi rumah tangga yang menunjukkan adanya perbaikan.

Selain itu, kinerja ekspor menunjukan perbaikan, terutama pada komoditas seperti besi dan baja, pulp dan waste paper, serta tekstil dan produk tekstil (TPT), ditopang berlanjutnya peningkatan permintaan global terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun investasi masih dalam tekanan, beberapa sektor menunjukan perbaikan, seperti sektor bangunan, seiring berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemulihan ekonomi didukung stabilitas makroekonomi yang tetap baik. Inflasi berada pada level yang rendah sebesar 1,42 persen (yoy) pada September 2020 sejalan permintaan yang belum kuat di tengah pasokan yang memadai.

Ketahanan sektor eksternal terjaga tercermin pada defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020 yang diperkirakan tetap rendah ditopang surplus neraca perdagangan triwulan III 2020 sebesar US$ 8,03 miliar.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 tetap tinggi sebesar US$ 135,2 miliar, meningkat dari US$ 131,7 miliar pada Juni 2020, setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Nilai tukar rupiah relatif terkendali didukung langkah langkah stabilisasi BI.

Pada triwulan III 2020, nilai tukar Rupiah secara point to point mengalami depresiasi 4,20 persen sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun domestik.

"KSSK terus mendukung proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan regulasi," kata dia.

Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, dengan terus menjaga SSK. Dari sisi fiskal, pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun akan terus dimaksimalkan.

Kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan terus ditempuh. Program kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan akan terus didukung.

Baca: Sri Mulyani Sebut Pandemi Membuktikan Negara Tidak Bisa Bekerja Sendiri

HENDARTYO HANGGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT