Penyerahan DIPA 2021 Lebih Awal, Ini Harapan Sri Mulyani
TEMPO.CO | 25/11/2020 11:51
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

"Hal itu diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, PEN dan berbagai prioritas pembangunan strategis," kata Sri Mulyani dalam penyerahan DIPA dan TKDD 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana yang disiarkan secara virtual Rabu, 25 November 2020.

Dia menuturkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 dilaksanakan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19. Keuangan negara, kata dia, menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai Peraturan Presiden Nomoe 72 Tahun 2020, kata dia, APBN tahun 2020 diperkirakan akan mengalami 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 1.039 triliun.

"Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan countercylical dari perlemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen untuk 2020," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, efektifitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk itu, kata dia, kolaborasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan.

Hal itu ditunjukkan pada triwulan III 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara yang minus 6,9 persen pada triwulan II.

"Akselerasi belanja APBN ttersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat karena covid19 pada kuartal II. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal PEN pada 2021," kata dia.

Adapun total belanja negara 2021 akan menncapai Rp 2.750 triliun, di mana 1032 T dialokasikan 87 kementerian lembaga. Sedangkan TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp 795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.

Baca: Sri Mulyani Dorong Optimalisasi Aset Negara

HENDARTYO HANGGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT