Kemenko: Ada Masukan UU Cipta Kerja, Silakan Langsung Datang ke Posko
TEMPO.CO | 26/11/2020 14:24
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan S
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan puluhan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Totalnya, akan ada 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan pemerintah membuka pintu aspirasi bagi publik. Termasuk, dengan menyampaikannya secara langsung.  

"Bisa langsung datang ke posko, silahkan kalau ada masukan," kata Elen dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja pada Kamis, 26 November 2020.

Sebelumnya, pemerintah memang telah membuka Posko UU Cipta Kerja untuk menampung masukan masyarakat. Alamatnya yaitu Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat.

Selain menyampaikan secara langsung dengan kehadiran fisik, masukan juga bisa diberikan lewat portal resmi yaitu uu-ciptakerja.go.id. Di dalamnya, publik juga bisa mengunduh daftar rancangan PP dan Perpres yang sedang disiapkan.

Tapi, belum semua diunggah oleh pemerintah. Per hari ini, baru ada 30 PP dan 3 Perpres. Padahal, totalnya ada 40 Perpres dan 4 Perpres.

Selain itu, tidak semuanya merupakan aturan baru. Tapi, ada juga revisi dari PP yang lama. Contohnya adalah Revisi PP Pengupahan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Senin, 19 Oktober 2020, Kementerian Ketenagakerjaan membahas revisi PP Pengupahan ini, dan tiga rancangan PP terk "Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO," kata Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Terakhir, buruh pun tidak mau terlibat dalam pembahasan karena masih bertahan, menolak UU Cipta Kerja. Sampai hari ini, pihak Kemenaker belum memberikan konfirmasi sejauh apa perkembangan dari keempat aturan yang tengah digodok ini.

Baca: Di Pertemuan Virtual World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

FAJAR PEBRIANTO

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT