PPP Sebut Kasus Edhy Prabowo Bisa Berujung Reshuffle Kabinet Jokowi
TEMPO.CO | 26/11/2020 15:44
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menanggapi kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Gerindra, Edhy Prabowo. Sebagai rekan koalisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul menyatakan PPP turut bersedih atas peristiwa tersebut.

"PPP tentu ikut bersedih atas peristiwa yang terkait dengan Pak Edhy Prabowo," kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis, 26 November 2020.

Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri KKP menggantikan Edhy. Menurut Arsul, penunjukan ini bisa berujung pada dua hal, salah satunya reshuffle kabinet Jokowi.

"Kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, itu bisa jadi hanya sekadar mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle," kata Arsul.

Arsul berujar Presiden Jokowi tak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan reshuffle. PPP, kata dia, menyerahkan pilihan-pilihan yang ada itu kepada Jokowi. "Bagi PPP itu kami tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," ucap dia.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan akan menyerahkan ihwal pengganti Edhy Prabowo kepada Jokowi. Menurut Dasco, Gerindra tak ikut campur karena penggantian menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Kami akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2020.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam, 25 November 2020. KPK menduga Edhy menerima suap dalam perizinan ekspor benih lobster. Edhy diduga menerima US$ 100 ribu dari Direktur PT Dua Putra Perkasa melalui stafnya, Safri dan Amiril Mukminin pada Mei 2020.

Kemudian pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer sebesar Rp 3,4 miliar dari pemegang PT Aero Citra Kargo, Ahmad Bahtiar, ke rekening staf istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih. Uang Rp 3,4 miliar ini diduga dibelanjakan sebesar Rp 750 juta untuk membeli barang-barang mewah dalam kunjungan Edhy Prabowo dan rombongan ke Honolulu, Hawai.

BUDIARTI UTAMI PUTRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT