Aturan Baru Erick Thohir, Direksi BUMN Diminta Usulkan KPI dengan 5 Perspektif
TEMPO.CO | 29/11/2020 06:02
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Penyertaan Modal Negara Tahun 2021, Target Deviden BUMN Tahun
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Penyertaan Modal Negara Tahun 2021, Target Deviden BUMN Tahun Buku 2020, Pembayaran Hutang Pemerintah Kepada BUMN Tahun 2020 dan Roadmap dan Restrukturisasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 11 Tahun 2020 mengenai kontrak manajemen dan kontrak manajemen tahunan direksi BUMN. Salah satu hal yang diatur dalam beleid itu adalah Key Performance Indicator.

"Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang," dinukil dari Pasal 1 beleid tersebut, Sabtu, 28 November 2020.

Ada lima perspektif yang digunakan dalam penyusunan KPI Direksi secara kolegial antara lain terdiri dari nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia; inovasi model bisnis; kepemimpinan teknologi; peningkatan investasi; dan pengembangan talenta. KPI direksi secara kolegial diusulkan oleh direksi kepada RUPS atau menteri untuk ditetapkan bersama dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Adanya KPI, menurut aturan tersebut, bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis BUMN; meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN; serta memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, KPI dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN; mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN; dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil.

"KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan/atau Direksi," kata aturan itu. KPI direksi nantinya dibagi dua, yaitu KPI kolegial dan individual.

Pencapaian KPI direksi secara kolegial tersebut selanjutnya perlu dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perubahan atas KPI itu hanya bisa dilakukan dalam rangka penyesuaian RKAP.

KPI itu nantinya akan dimuat atau dicantumkan dalam kontrak manajemen yang mesti diteken oleh para calon direksi perusahaan pelat merah, maupun direksi yang mengalami perpindahan jabatan, serta para pelaksana tugas direksi. Di samping itu, KPI direksi, baik individual maupun kolegial, juga akan dicantumkan dalam kontrak manajemen tahunan.

Aturan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan pelat merah, baik yang berstatus perseroan terbatas maupun perseroan terbuka. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tahun buku 2020," dinukil dari Pasal 19 beleid ini.

Aturan ini telah ditandatangani oleh Erick pada 12 November 2020 dan diundangkan pada 23 November 2020. Sejurus dengan itu, Keputusan Menteri BUMN Nomor 59 Tahun 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan aturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Erick Thohir Keluarkan Aturan Anyar Soal Kontrak Kerja Direksi BUMN, Isinya?


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT