2 Prasyarat Utama Proses Pemulihan Ekonomi Menurut Gubernur Bank Indonesia
TEMPO.CO | 07/12/2020 16:38
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil rapat dewan gubernur BI bulan Januari 2020 di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil rapat dewan gubernur BI bulan Januari 2020 di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan vaksinasi Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan merupakan prasyarat utama dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Perry menjelaskan, episentrum permasalahan yang saat ini dihadapi, baik global maupun Indonesia, adalah pandemi Covid-19 sehingga penanganan pandemi menjadi sangat penting. "Alhamdulillah pemerintah sudah memesan dan sudah mulai akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat," katanya, Senin, 7 Desember 2020.

Perry mengatakan, BI juga ikut mendanai vaksin Covid-19 melalui sebagian dana burden sharing atau berbagi beban APBN 2020 dengan pemerintah. "Ekonomi akan berangsur membaik dan tentu akan memperbaiki prospek pemulihan ekonomi," katanya.

Perry juga menjelaskan, ada lima kebijakan yang harus diperkuat untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan realisasi stimulus fiskal, peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, telah tiba di Indonesia pada Minggu malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kedatangan vaksin ini merupakan momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin Covid-19.

"Vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas serta menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Meski demikian, Airlangga mengatakan vaksin tersebut masih harus melalui tahap evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya.

Selain itu, vaksinasi masih menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek kehalalannya.

BISNIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT