Erick Thohir Sebut Target Vaksinasi Mandiri Kementerian BUMN 75 Juta Orang
TEMPO.CO | 12/12/2020 15:30
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan telah bertemu dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto di Kantor Perdana Menteri Jepang pada Kamis, 3 Desember 2020. Pertemuan ini untuk meraih dukungan atas pembentukan Sovereign Wealth
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan telah bertemu dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto di Kantor Perdana Menteri Jepang pada Kamis, 3 Desember 2020. Pertemuan ini untuk meraih dukungan atas pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau dikenal sebagai Nusantara Investment Authority (NIA). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI Heri Akhmadi. (sumber: Kemenko Maritim)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. Program vaksinasi mandiri memang menjadi program dari Kementerian BUMN, sementara vaksin bantuan pemerintah menjadi program Kementerian Kesehatan.

"Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ujar Erick Thohir dalam webinar, Sabtu, 12 Desember 2020. 

Erick mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau pun lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

"Nanti dibicarakan pemerintah. Kalau tugas Kementerian BUMN sudah jelas yakni vaksin mandiri untuk 75 juta orang," kata Erick.

Untuk menjamin kapasitas vaksinasi, Erick berujar pemerintah akan melibatkan rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta, hingga klinik-klinik. Ia memperkirakan kapasitas vaksinasi dengan cara gotong royong tersebut bisa mencapai lebih dari 13 juta vaksinasi per bulan.

"Insya allah kalau target 75 juta, bulan delapan atau bulan sembilan, kalau kita mulai Januari, sudah bisa terlaksana. Ini targetnya," kata Erick.

Pemerintah, tutur dia, telah menyiapkan sistem satu data untuk menjaga dan memastikan distribusi vaksin Covid-19 tidak bocor ke pasar gelap alias black market.

"Jangan sampai ada gray area atau black market, sehingga harga vaksin yang harusnya ratusan ribu (rupiah), jadi dijual 2.000 dolar, ini kami jaga dan pastikan," ujar Erick.

Melalui program satu data, pemerintah akan mengombinasikan data dari berbagai entitas, misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya.

Nantinya, kata Erick, vaksin yang dikirim masing-masing akan dilengkapi dengan QR Code. Selain itu, pengiriman tersebut pun dilakukan dengan data penerima yang jelas. "Jadi seperti (surat suara) pemilu," tuturnya.

Untuk memastikan vaksinasi yang tepat sasaran pun, pemerintah memilih untuk mengonsolidasikan pengadaan vaksin tahap awal melalui perusahaan pelat merah. Namun, Erick menjamin akan melibatkan pihak swasta pada tahapan vaksinasi dan distribusi.

"Jangan ada kata-kata kita tak libatkan swasta. Tapi pada pengontrolan vaksin yang datang dan produksi, pemerintah harus jaga di tahap awal," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengantongi 1,2 juta vaksin jadi buatan Sinovac. Kendati demikian, ia mengatakan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

BACA:  Erick Thohir: Jangan Terjebak, Vaksin Cina dan Vaksin Amerika Sama Baiknya



CAESAR AKBAR


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT