Cara Erick Thohir Cegah Vaksin Covid-19 Masuk Pasar Gelap
TEMPO.CO | 12/12/2020 15:10
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan asuransi Jiwasraya, road map BUMN, restrukturisasi BUMN dan lainnya. TEMPO
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan asuransi Jiwasraya, road map BUMN, restrukturisasi BUMN dan lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah telah menyiapkan sistem satu data untuk menjaga dan memastikan distribusi vaksin Covid-19 tidak bocor ke pasar gelap alias black market.

"Jangan sampai ada gray area atau black market, sehingga harga vaksin yang harusnya ratusan ribu (rupiah), jadi dijual 2.000 dolar, ini kami jaga dan pastikan," ujar Erick dalam sebuah webinar, Sabtu, 12 Desember 2020.

Melalui program satu data, pemerintah akan mengombinasikan data dari berbagai entitas, misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya.

Nantinya, kata Erick, vaksin yang dikirim masing-masing akan dilengkapi dengan QR Code. Selain itu, pengiriman tersebut pun dilakukan dengan data penerima yang jelas. "Jadi seperti (surat suara) pemilu," tuturnya.

Untuk memastikan vaksinasi yang tepat sasaran pun, pemerintah memilih untuk mengonsolidasikan pengadaan vaksin tahap awal melalui perusahaan pelat merah. Namun, Erick menjamin akan melibatkan pihak swasta pada tahapan vaksinasi dan distribusi.

"Jangan ada kata-kata kita tak libatkan swasta. Tapi pada pengontrolan vaksin yang datang dan produksi, pemerintah harus jaga di tahap awal," ujar dia.

Saat ini, pemerintah telah mengantongi 1,2 juta vaksin jadi buatan Sinovac. Kendati demikian, ia mengatakan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

"Jangan sampai seakan-akan kita kirim vaksin tidak ada koordinasi dengan BPOM dan MUI. Tidak. Sinovac sudah uji coba di bandung dan MUI terlibat. BPOM terlibat. BPOM sudah dapat bahan uji klinis 1 dan 2 sehingga vaksinnya dikirim," ujar Erick.

Selain dari hasil uji klinis di Bandung, Erick mengatakan BPOM juga akan melihat hasil uji klinis vaksin Sinovac di Brasil dan negara lainnya. Untuk tahap awal, vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pegawai pemerintahan. Pemerintah menargetkan 67 persen masyarakat Indonesia tervaksinasi agar tercapai herd immunity.

BACA: Erick Thohir: Jangan Terjebak, Vaksin Cina dan Vaksin Amerika Sama Baiknya

CAESAR AKBAR


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT