Larangan Perayaan Tahun Baru, Ini Strategi Bisnis Industri MICE dan Agen Travel
TEMPO.CO | 17/12/2020 04:08
Ketua DPRK Farid Nyak Umar (kiri) berbincang dengan petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (polisi syariat islam) saat memantau larangan perayaan Tahun Baru 2020 di Banda Aceh, Aceh, Selasa, 31 Desember 2019. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Ketua DPRK Farid Nyak Umar (kiri) berbincang dengan petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (polisi syariat islam) saat memantau larangan perayaan Tahun Baru 2020 di Banda Aceh, Aceh, Selasa, 31 Desember 2019. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh telah mengeluarkan imbauan yang melarang warga untuk merayakan Tahun Baru dengan pesta kembang api, mercon, terompet dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta – Para pelaku usaha dan industri berupaya tetap menjalankan bisnis menjelang akhir tahun meski terancam pengetatan protokol Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Igratubun, mengatakan penjual makanan, pakaian, atau barang hiburan seperti terompet tahun baru, akan kesulitan mencari lapak dagang karena larangan perayaan tahun baru.

Namun, peritel kecil itu justru bisa mengincar tempat yang tak terdampak protokol. “Mereka justru berbondong-bondong mencari green zone, misalnya kota atau wilayah kecil yang pembatasannya tak begitu ketat,” ucapnya kepada Tempo, Rabu 16 Desember 2020.

Menurut dia, pedagang kecil bahkan masih bisa mengejar konsumen yang bersantai di ruang terbuka saat malam pergantian tahun. Lokasi dan durasi kegiatan pelapak kaki lima pun cenderung fleksibel dibandingkan pusat perbelanjaan modern yang jam operasinya dibatasi, misalnya pukul 19.00 untuk mall kawasan DKI Jakarta.

“Kalaupun sulit, UMKM masih bisa pakai layanan digital untuk jualan, sejak awal pandemi sudah banyak yang beralih daring,” kata Ikhsan.  

Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Hosea Andreas Runka, mengatakan pelaku industri Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) masih bisa mengatur jadwal agar tak terganggu pengetatan aturan tersebut.

“Kegiatan pertunjukan bisa diakhiri di pertengahan Desember kok, jadi event akhir tahun kosong,” katanya. “Tapi, kami akan mulai kegiatan lagi sejak pertengahan Januari 2021.” 

Beranggotakan 673 perusahaan dari seluruh Indonesia, Hosea mengatakan kerugian bisnis event dan konvensi di organisasinya bisa menembus Rp 44 triliun, bila dikalkulasi dari pembatalan berbagai acara selama sepuluh bulan terakhir.

Dia meminta agar pemerintah tak hanya mengetatkan pembatasan sosial, namun juga proaktif menggelar acara publik yang aman di masa Covid-19. Untuk rebound atau pemulihan bisnis, kata Hosea, sektor swasta sudah mulai kehabisan modal dan kepercayaan diri.

“Yang masih punya uang kan pemerintah, seharusnya bisa memancing geliat bisnis pameran yang aman untuk didatangi publik,” kata dia.

Pemerintah sebelumnya memutuskan larangan kegiatan massal dan perayaan tahun di tempat umum yang dapat memicu kerumunan. Lewat keterangan tertulis, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kebijakan itu diambil karena peningkatan jumlah kasus positif dan angka kematian di puluhan provinsi pasca liburan panjang akhir Oktober lalu.

Di daerah zona merah pandemi, termasuk DKI Jakarta, Luhut meminta penerapan kerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen. jam operasional tempat umum seperti mall dan pusat hiburan pun dibatasi, hingga pukul 19.00 untuk DKI, dan pukul 20.00 untuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah

Munculnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 yang mewajibkan tes usap bagi pengunjung Pulau Dewata pun membuat geger pengusaha tiket transportasi dan penyedia paket wisata. Luhut meminta kebijakan yang akan berlaku hingga awal 2021 itu diikuti. 

“Kalau Anda mau libur enak-enak di Bali, silakan ikuti aturan,” katanya dalam dalam cuplikan sebuah video rapat koordinasi, kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Bali, Simon Purwa, mengatakan anggotanya menghadapi gelombang pembatalan pesanan dari konsumen selama dua hari terakhir.

“Untuk antisipasi jangka pendek, kami secepatnya mencari mitra yang dapat memberikan fasilitas PCR dengan hasil dibawah 2 kali 24 jam,” katanya. Namun, langkah itu terbilang belum efektif karena sebagian besar konsumen bersikeras mencabut orderan.

Meski bukan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang diterapkan DKI pada masa Lebaran 2020, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, tak menampik jika potensi penjualan akhir tahun akan terganggu.

Namun, dia menilai pencegahan Covid lebih utama saat liburan. “Jangan sampai ada ledakan kasus lagi yang memicu PSBB total, dampaknya bisa lebih negatif terhadap perekonomian.”

Baca: Hotel Berbintang dengan Fasilitas MICE Dibangun di Bandara Kertajati

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT