Jutaan Warga Amerika Serikat Terancam Tak Lagi Dapat Tunjangan Dari Pemerintah
TEMPO.CO | 26/12/2020 15:30
Presiden AS Donald Trump mengendarai mobil golf saat akan bermain golf di Trump National Golf Club di Sterling, Virginia, AS, 22 November 2020. Donald Trump tidak mengikuti hingga selesai Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan memilih bermain golf di tengah ja
Presiden AS Donald Trump mengendarai mobil golf saat akan bermain golf di Trump National Golf Club di Sterling, Virginia, AS, 22 November 2020. Donald Trump tidak mengikuti hingga selesai Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan memilih bermain golf di tengah jadwal pertemuan. REUTERS/Hannah McKay

TEMPO.CO, - Jutaan pengangguran di Amerika terancam tak lagi mendapatkan tunjangan setelah Presiden Donald Trump menolak menandatangani undang-undang bantuan pandemi dan stimulus ekonomi senilai US$ 2,3 triliun. Trump berdalih bantuan untuk warga AS yang diusulkan Kongres AS kurang besar.

Donald Trump mengkritik RUU itu karena mengalokasikan banyak uang untuk kepentingan khusus, proyek budaya dan bantuan asing. Sementara bantuan untuk jutaan orang Amerika sebesar US$ 600 dianggap terlalu kecil. Trump mengusulkan agar bantuan dinaikkan menjadi US$ 2 ribu.

"Mengapa politisi tidak ingin memberi orang US$ 2 ribu daripada hanya US$ 600?. Berikan uang kepada rakyat kami," kata Trump di Twitter dikutip dari Reuters, Sabtu, 26 Desember 2020.

Banyak ekonom setuju bantuan RUU itu terlalu rendah, namun mereka mengatakan bantuan langsung tunai itu diperlukan.

Tanpa tanda tangan Trump, sekitar 14 juta orang bisa kehilangan manfaat tambahan itu, menurut data Departemen Tenaga Kerja. Pemerintahan AS pun terancam mengalami penutupan pada Selasa kecuali Kongres dapat menyetujui RUU pendanaan sebelum itu.

Sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan keberatan DonaldĀ Trump terhadap RUU tersebut mengejutkan banyak pejabat Gedung Putih. Sementara strategi presiden untuk RUU tersebut masih belum jelas, dia belum memveto dan masih bisa menandatanganinya dalam beberapa hari mendatang.

REUTERS

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29003U


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT