Terpopuler Bisnis: Aturan CPNS Guru Dipersoalkan Hingga Lowongan Kerja di BPJS
TEMPO.CO | 01/01/2021 07:02
Ribuan Guru dari berbagai daerah di Indonesia memadati Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70, 13 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ribuan Guru dari berbagai daerah di Indonesia memadati Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70, 13 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 31 Desember 2020, dimulai dari PGRI yang mempersoalkan diskriminasi dalam kebijakan pemerintah mengeluarkan formasi guru dari CPNS tahun 2021.

Selain itu ada juga berita tentang 4 fakta terkait perekrutan guru yang nantinya tak lagi lewat jalur CPNS dan prediksi soal lulusan terbaik untuk menjadi tenaga pengajar bakal merosot dengan kebijakan terbaru pemerintah tersebut. 

Ada juga berita tentang penjelasan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo soal pembatalan rencana kenaikan tunjangan kinerja PNS yang semula diberikan pada tahun 2021. Berita terpopuler berikutnya adalah lowongan kerja BPJS Kesehatan untuk 6 bidang.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Mengapa Ada Diskriminasi?

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menolak rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai tahun depan. PGRI menilai kebijakan tersebut menimbulkan diskriminasi.

“Kalau kita berpendapat soal SDM (sumber daya manusia), kepada guru mengapa ada diskriminasi? Harusnya enggak ada diskriminasi,” ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Desember 2020.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengumumkan guru tak akan lagi dimasukkan kategori CPNS mulai tahun 2021. Guru bakal dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan itu disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.

Lebih jauh, Unifah mengatakan semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen, yakni CPNS dan PPPK. Sebab, ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki sasaran berbeda.

Baca selengkapnya mengenai guru di sini.

2. 4 Fakta Soal Guru Tak Lagi PNS Mulai Tahun Depan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan mulai tahun depan guru tak lagi masuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil. Perekrutan guru tak lagi melewati jalur tes yang biasa dilalui oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan biasanya setelah 4-5 tahun menjadi PNS, biasanya guru ingin pindah lokasi. Hal tersebut dinilai dapat menghancurkan sistem distribusi guru. 

Tempo merangkum sedikitnya empat fakta terkait perekrutan guru yang tak lagi melewati jalur CPNS.

Baca selengkapnya mengenai PNS di sini.

3. Guru Tak Direkrut Jadi PNS, PGRI: Lulusan Terbaik Tak Tertarik Jadi Pengajar

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Unifah Rosyidi menilai rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) memberikan dampak negatif bagi profesi pengajar. Menurut Unifah, minat lulusan terbaik untuk menjadi tenaga pendidik terancam melorot tajam.

“Lulusan terbaik tidak tertarik jadi guru karena tidak ada masa depan profesi. Padahal kita sudah berjuang mencanangkan bahwa guru adalah profesi dan itu tertuang dalam UU (Undang-undang) Guru dan Dosen,” tutur Unifah saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Desember 2020.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemarin mengumumkan guru tak akan lagi dimasukkan kategori CPNS mulai tahun depan dan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan itu disepakati Menteri PANRB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN.

Baca selengkapnya mengenai PGRI di sini.

4. Menpan Sebut Pendapatan PNS Minimal Rp 9 Juta Batal Terlaksana 2021, Mengapa?

Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menaikkan standar pendapatan pegawai negeri sipil atau PNS menjadi minimal Rp 9 juta terancam batal terlaksana pada 2021. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan prioritas keuangan negara tahun depan masih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Karena adanya pandemi Covid-19, prioritas keuangan negara beralih untuk kebutuhan terkait subsidi infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial. Maka, peningkatan bertahap atas kesejahteraan ASN tertunda,” ujar Tjahjo dalam tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Kementerian PANRB, Selasa, 29 Desember 2020.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan pemerintah berniat mengubah skema perhitungan gaji PNS. Dengan skema yang baru, PNS akan mengantongi pendapatan per bulan minimal Rp 9 juta.

Tjahjo meminta maaf karena wacana peningkatan pendapatan bagi PNS tak dapat terwujud dalam satu tahun mendatang. “Kami mohon maaf apabila ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021,” kata dia.

Baca selengkapnya mengenai gaji PNS di sini.

5. BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk 6 Bidang, Simak Syaratnya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja untuk pegawai tidak tetap. Terdapat enam bidang lowongan untuk menjadi pegawai di seluruh Indonesia.

"Waktu pendaftaran 30 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021," tulis dalam situs resmi BPJS Kesehatan, Kamis, 31 Desember 2020.
Pendaftaran dilakukan melalui website BPJS Kesehatan pada menu banner slide rekrutmen.

Calon pelamar kerja lalu bisa memilih lokasi dan job title sesuai minat.
Panitia rekrutmen mengingatkan agar para calon pelamar kerja memastikan telah mengunggah hasil scan sejumlah berkas. Sejumlah berkas yang harus dikirimkan meliputi KTP, surat lamaran, CV, ijazah dan transkrip nilai.

Baca selengkapnya mengenai BPJS Kesehatan di sini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT