Walhi Beri 9 Poin Rekomendasi untuk Pemerintah Soal Banjir Kalsel
TEMPO.CO | 19/01/2021 05:02
Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat 15 Januari 2021. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu dia
Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat 15 Januari 2021. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Banjarmasin - Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mendesak pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mengambil sikap strategis atas bencana banjir Kalsel. Ia menilai ada sembilan poin yang mesti diambil pemerintah untuk merespons banjir besar ini. 

“Kasihan rakyat sudah pandemi Covid-19, dihajar banjir lagi,’ kata Kisworo kepada Tempo, Senin 18 Januari 2021. Menurut dia, sembilan poin itu meliputi tanggap bencana, baik sebelum dan sesudah banjir.

Lalu mengevaluasi dan audit perizinan industri ekstraktif, menghentikan izin baru, penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan, perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, dan drainase.

Kemudian, mengevaluasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), RPJM yang pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan serta mampu menghilangkan bencana ekologis. Selain itu, memastikan keselamatan rakyat dan berupaya bencana banjir tidak terulang lagi dan pemerintah jangan gagap lagi dalam mitigasi bencana. 

Lebih lanjut, Kisworo menyatakan Walhi Kalsel sudah sering mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Menurut dia, Kalimantan Selatan punya luas 3,7 juta hektare yang terdiri dari 13 kabupaten/kota. Seluas 50 persen dari 3,7 juta hektare wilayah Kalsel sudah dibebani izin industri ekstraktif. "Yakni tambang33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen. Belum HTI dan HPH,” lanjut Kisworo.

 

Ia mendesak agar pemerintah segera bertindak menetapkan status tanggap darurat, serius menangani banjir Kalsel, dan tidak gagap dalam penanganan bencana.

Selain kerugian harta benda, Kisworo berkata, petani juga mengalami kerugian, seperti petani di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Pada musim tanam tahun ini, kata dia, benih padi ikut terganggu. “Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lainnya. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis agar musim tanam tidak terganggu,” ucapnya.

Kebutuhan sekarang yang sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani korban banjir ialah evakuasi dan penuhi hak-hak dasarnya. ”Daerah yang harus segera ditangani Kabupaten HST, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut yang paling parah. Akses yang susah ditembus, segera gunakan helikopter,” tutur Kisworo.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, meminta petani tidak cemas karena Pemprov Kalsel sudah menyiapkan bantuan bibit untuk petani yang lahannya kebanjiran. Ia menjamin banjir tidak mengganggu stok pangan di Kalsel.

”Yang terendam dan terdampak kalau 1-2 hari ini surut Insyallah masih banyak yang bisa diselamatkan tanamannya dari puso. Stok pangan kita aman untuk 4 bulan ke depan,” kata Syamsir Rahman.

Menurut dia, stok beras di Bulog hampir 10 ribu ton dan gabah hampir 100 ton. “Kemudian di penggilingan dan lumbung pangan juga masih tersedia dan aman 4 bulan ke depan,” ujar Syamsir Rahman.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad, berkata banjir Kalsel dipicu eksploitasi alam yang sangat massif. Menurut Uhaib, masyarakat sudah kebingungan harus bersikap seperti apa atas banjir di Kalimantan Selatan.

Uhaib menyatakan ada persoalan regulasi negara yang tidak sama sekali memberi manfaat keuntungan bagi masyarakat daerah penghasil tambang, khususnya batubara. "Justru yang terjadi dampak negatif, misalnya kebakaran hutan, banjir, dan hilangnya sumber pendapatan masyarakat lokal,” ujar Uhaib menanggapi banjir Kalsel.

Baca juga: Jokowi: Ini Banjir Terbesar di Kalimantan Selatan Sejak 50 Tahun

DIANANTA P SUMEDI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT