PPKM Diperpanjang, Pengusaha Hotel dan Restoran: Situasi Porak Poranda
TEMPO.CO | 22/01/2021 05:01
Suasana kawasan wisata Jalan Legian tampak sepi saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kuta, Badung, Bali, Selasa 12 Januari 2021. Seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut dibatasi operasionalnya hingga pukul 21.00 WITA saa
Suasana kawasan wisata Jalan Legian tampak sepi saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kuta, Badung, Bali, Selasa 12 Januari 2021. Seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut dibatasi operasionalnya hingga pukul 21.00 WITA saat penerapan kebijakan PPKM sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan pengusaha akan menghadapi situasi yang kian sulit setelah pemerintah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan ini secara langsung membuat jumlah tamu hotel dan restoran merosot sehingga mengakibatkan pendapatan turun.

“PPKM sangat menyulitkan karena kondisinya rumit. Saat ini kita sudah masuk bulan ke-11 pandemi. Situasinya porak poranda, ada yang bangkrut segala macam,” ujar Maulana saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

Dia bercerita banyak pemilik hotel maupun restoran yang telah menutup usaha akibat tak mampu menopang biaya operasional. Tak sedikit pula pihak yang terus melakukan efisiensi, seperti tidak memperpanjang kontrak pegawai.

Menurut Maulana, umumnya pengusaha hotel dan restoran hanya mampu bertahan selama enam bulan saat menghadapi pandemi Covid-19. “Setelahnya berjuang sendiri-sendiri, tergantung pelaku usaha. Ekosistemnya sudah berantakan,” tutur dia.

Untuk menekan dampak akibat perpanjangan PPKM, Maulana meminta pemerintah berlaku adil dengan memberikan stimulus sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha. Misalnya, melonggarkan pajak di daerah-daerah berzona merah yang terdampak kebijakan.

Maulana mengatakan masih banyak daerah yang memungut pajak hotel dan restoran di tengah situasi pandemi. Di sisi lain, dia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap masyarakat di lingkungan padat penduduk yang belum tertib terhadap protokol kesehatan.

“Di lingkungan padat, yang terjadi kegiatan masyarakat masih ada. Sementara itu yang ditutup adalah sektor formal yang taat protokol kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis, 21 Januari 2021.

Selama PPKM berlangsung, pemerintah membatasi waktu operasional pusat belanja hingga pukul 19.00 WIB. Pemerintah juga mengatur kapasitas maksimal pengunjung restoran sebanyak 25 persen.

Adapun restoran hanya boleh menerima tamu makan di tempat hingga pukul 19.00 WIB saat PPKM. Setelahnya, pemesanan makanan dan minuman dilayani khusus pesan antar atau dibawa pulang.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Bisnis Pariwisata, Restoran, dan Mal Diprediksi Kian Terpukul


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT